NAKHODA BEREBUT KAPAL POLITIK

Pemilihan Gu­ber­nur Sumatera Barat semakin dekat, ba­liho-baliho calon Gu­­bernur mulai bertebaran di jalan-jalan yang ada di Su­matera Barat. Pertarungan ini menarik, banyaknya calon-calon yang ingin bertarung dalam “pesta demokrasi Pro­vinsi”, tak sesuai dengan jum­lah kapal politik yang akan mengantarkan para calon un­tuk masuk dalam bursa calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumbar.

Banyaknya calon belum ada Partai Politik yang me­nyatakan dengan tegas, calon yang akan diusung oleh Par­tainya. Termasuk itu, petahana Irwan Prayitno, bahasa yang digunakan oleh IP, PKS belum mengeluarkan keputusan yang akan diusulkan oleh PKS.  Dengan memiliki 7 kursi di legislatif, PKS membuntuhkan dukungan dari partai lain untuk melakukan koalisi, de­ngan komposisi 13 kursi du­kungan legislatif, peta p­olitik akan mebawa arah angin PKS kepada Gerindra.

Hanura, sebagai partai yang cerdik, menjadi King Maker dengan membuka jalur ‘Kapal Politik” untuk calon Gubernur yang ingin diusung oleh Koalisi Hanura. Dalam posisi ini, Hanura (5 kursi di provinsi) akan mengu­mum­kan koalisi dengan PDIP (4 kursi) serta PKB dan PBB ( masing-masing 1 kursi). D­e­ngan koalisi tersebut sebe­narnya masih kurang karena baru 11, untuk memenuhi 3 kursi lagi Koalisi Hanura sangat “cerdik” menjadi posisi tawar dengan banyaknya calon yang ingin terlibat dalam bursa calon Gubernur/Wakil Gubernur Su­ma­tera Ba­rat(Ha­luan,24/3).

Komposisi anggota DPRD 2014-2019, Partai politik yang memiliki kursi di DPRD Pro­vinsi Sumbar periode 2014-2019 adalah partai Golkar dengan 9 kursi, Demokrat, Gerindra, PAN dan PPP ma­sing-masing delapan kursi, PKS memiliki 7 kursi, Partai Nasdem 6 kursi, Hanura 5 kursi, PDIP 4 kursi dan PKB serta PBB masing-masing 1 kursi.

Memiliki 13 kursi legis­latif, menjadikan Koalisi Ha­nura menjadi “posisi tawar” yang menjadikan Koalisi Ha­nura lebih hebat dalam me­ngelola “perebutan posisi” dalam keraguan calon yang belum memiliki kapal. Diban­dingkan Partai Golkar, dengan adanya tiga calon potensial dari Partai Beringin ini, seolah-olah mereka harus berpecah dari dalam , demi merebut kursi Gubernur.  Sebagai pe­milik 9 kursi di DPRD Pro­vinsi, dan berada dalam “pe­milih tahta” tertinggi legislatif DPRD Provinsi—Partai Gol­kar, kurang jeli membangun “jiwa mengalah” di kalangan internalnya. Akibatnya, Gol­kar dalam melawan peta­hana Irwan Prayitno, terlihat  penuh dengan gegabah.

Diskusi dan wawancara khusus secara terbuka dengan tujuh kandidat calon gubernur di Hotel Grand Inna Muara Padang, 25/3. Mulai dari, Epi­yardi Asda (anggota DPR RI dari PPP), Fauzi Bahar (man­tan Walikota Padang), Syamsu Rahim (Bupati So­lok), dan Shadiq Pasadique (Bupati Tanah Datar). Lalu Muslim Kasim (Wakil Gubernur Sum­bar), Muhammad Kapitra Ampera (pengacara senior) dan terakhir  yang mendaftar  adalah Mulyadi (Anggota DP­R RI Fraksi Demokrat) (Ha­luan, 24/3). Koalisi Hanura mengambil posisi yang me­ngun­tungkan dalam “kebi­ngungan” calon dari partai-partai yang ada, tetapi adanya keraguan dari masing-masing partai dalam mencalonkankan kadernya pada bursa de­mok­rasi Provinsi, pada 9 Desember 2015 nanti, Pilgub Sumbar penuh dengan debar-debar politik.

Gagalnya Golkar

Jika pertemuaan ini ber­langsung dengan penuh tawar-menawar politik, tentunya koalisi ini akan mendatangkan deal-deal politik yang “ge­muk”. Koalisi Hanura, mes­kipun tak mencukupi 13 kursi dalam mengusung Gu­bernur, tetapi dengan ia punya “kue” penentu awal, mempermudah koalisi Hanura, mes­kipun tak me­miliki figur dari partainya. Koalisi Hanura, bisa mem­buat par­tai dan kandidat lain tergantung ke­padanya agar bisa “me­nyiap­kan kapal” un­tuk berlabuh dalam pes­ta demkorasi Su­matera Barat.

Golkar, dengan memiliki calon Syamsu Rahim, Shadiq Pasadique dan Muslim Ka­sim. Dengan “kualitas” kader yang muncul dari kader Gol­kar Sumbar, ketiga orang ini me­miliki kapasitas yang cu­kup baik. Namun, jika kapa­sitas yang baik, tetapi Golkar tak mendapatkan 13 kursi legis­latif, sehingga tak bisa menca­lonkan Gubernur dan Wakil Gubenur dari Partai Golkar secara tunggal. Harus ada dari tiga kader Golkar yang poten­sial tersebut yang mengalah, karena mau tidak mau Golkar membutuhkan partai lain un­tuk membangun koalisi.

Sebagai partai yang men­jadi “lumbung” tokoh, dan kuatnya massa di kalangan akar rumput, Golkar tidak menunjukan sikap egonya dalam memaksakan sesama kadernya bertarung dalam Pilgub. Karena, persoalan Gol­­­kar pusat, pertarungan kubu Ical dan Agung Laksono, masih belum tuntas, maka ini juga akan berdampak dengan kekompakan kader berjuang dalam Pilkada Sumbar. Gol­kar, jika hanya menjadi “King Maker”, sebagai partai yang memiliki suara tertinggi di legislatif, sungguh disayangkan Golkar kalah dalam upaya pengelolaan konflik internal yang berdampak pada “jabatan politis” yang akan direbut Golkar.

Kekuatan politik yang di­miliki petahana Irwan Pra­yitno (IP), memang kuat. Se­bagai petahana ia memiliki amunisi yang banyak dalam memba­ngun jejaring kuat da­lam internal partai. Sehingga, kader Golkar Muslim Kasim yang menjabat sebagai Wakil Gubernur, tidak bisa berbuat banyak, kalau segala tindak tanduk dipegang oleh Gu­bernur (baca: Irwan Prayino). Penguasaan IP yang besar, terhadap birokrasi dan peng­gu­naan fasilitas publik, posisi Muslim Kasim, mes­kipun ia Wakil Gubernur lebih lemah dalam kadar popularitas dari teman sekadernya di partai Golkar: Shadiq Pasadique dan Syamsu Rahim, yang menjabat sebagai Bupati.

Pertimbangan-pertim­ba­ngan yang matang harus di­pikirkan oleh Partai Golkar Sumbar, dalam menetapkan calon yang akan diutus Golkar, untuk bertarung dalam kom­petisi Pilgub Sumbar, jika pertarunga Pilgub terjadi per­temuan antara kader Golkar. Posisi ini menguntungkan bagi Petahana untuk menang kem­bali, dengan memanfaatkan “tak adanya dari tiga kader Golkar” tersebut yang akan mengalah. Dengan kondisi seperti ini, banyaknya calon yanga dalam bursa Pilgub Sumbar, ibara Nakhoda tak punya kapal poltik.***

ARIFKI
(Analis Politik dan Pemerintahan UKM Pengenalan Hukum dan Politik Universitas Andalas)

sumber