Ingin Perubahan, Parpol di Sumbar Bergabung Menentang Kandidat PKS

Posisi Irwan Prayitno dalam pilgub Sumbar kian terjepit. Berkat tangan dingin Fadli Zon, koalisi PKS-Gerindra untuk mengusung Irwan Prayitno dalam pilgub Sumbar memang terbentuk. Sayangnya, cawagubnya, Nasrul Abit malah digugat oleh kader-kader Gerindra Sumbar. Penggugat mengklaim bahwa Nasrul Abit yang disodorkan Gerindra untuk mendampingi Irwan Prayitno difolak oleh 12 dari 19 DPC Kab/Kota Gerindra di Sumbar. Kondisi ini seolah-olah membuat Fadli Zon menjual gerbong kosong, atau mobil tak bermesin kepada Irwan Prayitno dan PKS. Kalaupun gugatan itu kandas, tetap akan meninggalkan api dalam sekam. Mesin politik Gerindra di Sumbar tidak akan sesolid ketika memenangkan Pileg 2014 dan mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pilpres lalu.

Sekarang, parpol diluar koalisi PKS-Gerindra mewacakan head to head dalam pilgub Sumbar. Parpol penentang status quo ini kian solid membangun kerjasama untuk hanya memajukan satu pasangan kandidat untuk menjadi penantang Irwan Prayitno-Nasrul Abit. Pasangan kandidat yang digadang-gadang adalah Muslim Kasim dan Fauzi Bahar.

Wacana ini kian mengerucut sehubungan dengan mundurnya Mulyadi dari gelanggang. Tampaknya Mulyadi telah terbawa arus besar demi memperkuat wacana ini. Kandidat lain, seperti Shadiq Pasadigue dan Syamsu Rahim, kemungkinan besar juga akan berjiwa besar demi menggolkan dan memberi jalan bagi Muslim Kasim-Fauzi Bahar.

Sepanjang sejarah pilgub Sumbar, dua pasang kandidat berlaga belum pernah terjadi. Jadi wacana head to head pilgub Sumbar ini adalah simbol kecerdasan sekaligus kearifan parpol dan kandidat penantang incumbent.

Kecerdasan karena semakin banyak pasang kandidat akan memperkuat incumbent. Jika pasangan kandidat penantang tidak tunggal, maka suara-suara pemilih yang kecewa dengan kepemimpinan incumbent akan tersebar ke beberapa kandidat. Perpecahan ini memperkokoh pasangan incumbent yang strategi utamanya adalah merangkul erbahaya suara pemilih yang puas dengan kinerja pemprov. Di kalangan pemilih yang puas, pasangan incumbent tentu tidak punya saingan. .

Arif artinya bukan hanya kesepahaman perlu ada perubahan, tetapi untuk berubah perlu ada kerjasama dalam wadah yang lebih mengikat. Apalagi, untuk membangun poros bersama, pasangan penentang tunggal, artinya akan ada pengorbanan-pengorbanan tambahan. Yang dikorbankan bisa berupa posisi kader yang hendak diusung jadi cagub/cawagub, posisi di tim sukses, hingga hilangnya sebagian kekuatan financial yang bisa dihimpun oleh parpol/ pemain pilgub ini. Di sinilah titik kedewasaab parpol dan para kandidat penentang diuji, yaitu memajukan kepentingan perubahan di Sumbar ketimbang ambisi pribadi dan kepentingan parpol semata. Dan tampaknya mereka berhasil.

Tentu saja wacana ini tidak berlangsung linier. Wacana ini juga mengalami penentangan. Penentang pertama adalah para pemain politik yang menjadikan pilgub sebagai ajang mengumpulkan pundi-pundi. Semakin sedikit pasangan, tentu semakin kecil pula peluang mereka untuk mengkooptasi sumberdaya politik para kandidat. Kedua, pasukan senyap incumbent, sebagai upaya agar pemilih yang kecewa tidak terpolarisasi ke satu titik.

Kedua kalangan ini yang terus menerus mengipas-kipas para kandidat penentang. Mereka memainkan hasil survei, menyerang kandidat secara personal, sampai jual deklarasi dukungan politik. Harapanny, tentu saja, kandidat penentang yang dijagokan melihat dirinya sebagai sosok yang paling tepat, paling diinginkan rakyat dan paling mungkin memenangkan pertarungan. Bahwa "Bapak jauh lebih hebat ketimbang si anu, jadi jangan mau disutuh mundur" demikian kira-kira kipas-kipas mereka. Dua kalangan ini yang perlu diwaspadai.

Dengan terpolarisasinya pemilih puas dan pemlih kecewa, potensi penantang untuk mengalahkan pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit akan semskin besar. Apalagi ditambah dengan ketidaksolidan mesin politik Gerindra Sumbar, paska Fadli Zon memaksakan Nasrul Abit yang tidak direkomendasikan pansel Gerindra Sumbar.. Mengingat hampir mustahil mengubah rekomendasi DPP Gerindra tersebut, maka pelecehan Fadli Zon akan ditangkapin dengan perlawanan diam. Mulutnya tidak menentang, tetapi kaki dan tangannya diam saja, tidak mau berkeringat demi menenangkan Irwan Prayitnon-Nasrul Abit, atau yang paling parah, kader-kader Gerindra ini akan loncat pagar, Mereka tidak ganti seragam, tetapi mendukung kandidat yang lain.

Read More

Partai Politik Harus Terbuka

Dilema Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 dan UU KIP

Kehebohan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota telah berlangsung. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, dalam hal pemilihan umum. Pengesahan UU No. 1 tahun 2015 menjawab berbagai pertanyaan yang muncul paska Perppu No. 1 tahun 2014 dikeluarkan.

Konsekuensi politik, bagi orang yang memiliki kekuatan modal atau kader partai sudah bersiap untuk mendaftar dan berjuang di pelbagai partai politik. Tujuan mereka yang melamar partai politik adalah untuk diusung sebagai kandidat kepala daerah. Spanduk, baliho dan media kampanye bakal calon telah memeriahi lokasi-lokasi publik sebagai bentuk nyata kesiapan maju memimpin daerah 5 tahun kedepan.

Bagi incunbent, pemberitaan di media menjadi sarapan pagi pembaca yang memaknai sesuai dengan pengalaman kerohanian dan politik komentator. KPU dalam upaya promosi pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota telah kalah satu langkah dari para peminat jabatan kepala daerah.

KPU masih asyik dalam pemberitaan media dan membiarkan diskusi-diskusi terkait UU No. 1 tahun 2015 diselenggarakan oleh para civil sociaty. Kita bisa melihat KPU masih disibukkan dengan perosalan anggaran, klarifikasi pemberitaan serta persiapan-persiapan suksesi UU Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pendanaan masih diproses dengan teliti karna menggunakan APBN 2015.

Kembali pada Proses lamaran bakal calon kepada parpol yang seharusnya dilaksanakan Uji Publik yang dalam revisi UU Pilkada telah dihapuskan. Logika yang ditawarkan adalah uji publik berada dalam kewenangan partai, karena partai lah yang lebih mengetahui sang calon dengan aturan-aturan kepartaian. Akan tetapi partai harus menjelaskan mekanisme dan dasar logis dalam menetapkan calon yang diusung.

Sedangkan jika Uji Publik tetap dijalankan sesuai amanah Perppu No. 1 tahun 2014, maka KPU harus berjelas-jelas dengan kesiapan dan keterbukaan Uji Publik. Mekanisme Uji Publik masih menjadi rahasia KPU RI dan belum membuka ruang kepastian dalam pelaksanaannya. Teknis pemilihan Tim Uji Publik, hanya sebatas semangat dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih baik.

Siapa orangnya, apa kriteria dan kapasitas tim independen Uji Publik “terlihat" sebagai keegoan dalam memaksakan regulasi. Kaca mata penulis, kali ini legislator berhasil mengamankan suaranya di hadapan pemerintah. Sederhananya, Uji Publik hanya berguna mengeluarkan sertifikat bahwa seseorang bisa dicalonkan atau tidak.

Apabila partai tetap mengusung calon tersebut, KPU tidak memiliki kuasa untuk menggagalkannya. Penilaian tim penguji bisa jadi alat pelawan bagi peserta jika bisa dikuatkan dalam sidang PTUN yang pada kahirnya memperlawa tahapan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dilema lanjutan terjadi saat seseorang ber-uang mengalahkan kader partai untuk maju dalam pertarungan demokrasi 2015. Kita patut bertanya kepada partai politik dalam menjalankan rekruitmen partai sebagai salah satu fungsinya. Kalau calon non kader diusung dan didukung mati-matian, sama saja mengungkapkan bahwa pendidikan politik oleh partai kepada kader tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di lain sisi, masyarakat hanya akan menerima hasil penetapan partai terhadap calon kepala daerah yang akan diusung memeriahkan pesta demokrasi 2015. Alangkah baik, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi menganut nilai-nilai keterbukaan informasi dengan cara menyampaikan atau mengumumkan semua kandidat calon kepala daerah yang mendaftar ke partainya.

Setelah itu menyampaikan tahapan yang harus dilalui oleh para pelamar partai untuk diusung sekalugus materi aturan terkait sesuai AD ART Partai. Sebagai contoh: apakah pelamar sesuai dengan kriteria partai politik? Apakah calon merupakan orang umum atau kader? Bagaimana pengalaman calon dalam perpolitikan indonesia? Sejauh mana calon menjawab permasalahan bangsa secara umum atau daerah secara khususnya?

Partai politik harus terbuka menjelaskan kesiapannya menghadapi pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Penjelasan ini bisa bersama media sebagai bentuk simbiosis mutualisme. Partai mengurangi biasa promosi dalam memberitahukan aktifitasnya kepada para pendukung idiologis dan media bisa mendapatkan berita ‘khusus’ tanpa harus bersusah payah menemui punggawa partai yang sibuk.

Bank Data selama proses suksesi kepala daerah harus bisa dikonsumsi oleh publik demi transparansi pemimpin produk pilkada 2015. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diasumsikan sukses 1 putaran harus menjamin kepala daerah yang sesuai dengan pilihan “Suara Tuhan”.

Mayoritas atau minoritas “Suara Tuhan” tetap membuka peluang perbaikan daerah kedepan. Pakar politik dan akademisi tetap berdebat untuk menemukan teori-teori ideal demokrasi Indonesia. Cara ini akan menyenangkan hati para pengamat politik walau belun tentu proses yang dilalui pelamar partai sesuai dengan keterbukaan informasi partai sesuai amanah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Terbuka semenjak penerimaan pendaftaran peminat jabatan kepala daerah, Tim Sukses dan Pemenangan, kekuatan pendanaan baik dana calon maupun dana partai. Parpol juga harus mempertimbangkan keterbukaan informasi kepada kader partai untuk belajar mengikuti semua tahapan suksesor kepala daerah. Kedepan kader parpol lah yang akan memimpin suatu daerah dengan bantuan koalisi.

Pendidikan politik ini akan berperan besar dalam membesarkan partai sejalan memajukan demokrasi Indonesia. Keterbukaan ini menjanjikan kemajuan demokrasi bahwa partai bersama rakyat dalam mengusahakan dan mengupayakan pemimpin daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk maju dan sejahtera. (*)

Andrian Habibi - Beraktivitas di PBHI Sumatera Barat

news.padek

Read More

SKENARIO MENJEGAL FAUZI BAHAR

Belakangan santer terdengar manuver politik untuk membangun koalisi antara PKS-Gerindra dan PAN dalam Pilkada Sumbar. Pasangan calonnya hampir pasti adalah Irwan Prayitno-Nasrul Abit. 

Untuk bisa mengusung pasangan dalam Pilkada Sumbar, gabungan parpol wajib memiliki 13 kursi, yaitu 20% dari total 65 kursi DPRD Sumbar. Pada Pileg 2014, PKS memiliki 7 kursi dan Gerindra 8 kursi. Artinya koalisi PKS-Gerindra sebenarnya sudah cukup. Tetapi mengapa PAN, yang juga memiliki 8 kursi di DPRD Sumbar, juga harus dirangkul? Ini bukan sekedar perihal perluasan mesin politik. Gerakan ini adalah untuk menjegal Fauzi Bahar maju sebagai cagub Sumbar.

Fauzi Bahar, mantan walikota Padang 2 periode tersebut memang terus membayang-bayangi langkah Irwan Prayitno. Pengalaman pilgub Sumbar 2010 di mana Fauzi Bahar –Yohannes Dahlan berhasil meraup 324.123 pemilih membuat Fauzi Bahar tidak bisa dianggap enteng.

Fauzi Bahar memang harus berbagi basis dengan Irwan Prayitno di Kota Padang, tetapi dengan lepasnya dukungan warga Piaman dari Irwan Prayitno karena ditarik Muslim Kasim, membuat posisi Fauzi Bahar akan semakin kuat di Kota Padang. Konon kunci kemenangan Irwan Prayitno di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang adalah akibat solidnya warga piaman yang mendukung Muslim Kasim.

Gerakan sosialisasi Fauzi Bahar pun terus berbuah. Elektabilitas Fauzi Bahar memang di bawah Irwan Prayitno, tetapi  perkembangan elektabilitas Fauzi Bahar kian positif.  Jika dilihat trend surveinya, harus diakui, Fauzi Bahar elektabilitasnya terus naik. Sementara, calon lain cenderung stagnan.

Apalagi kasak-kusuk #gerbongUNP yang dihembus-hembuskan alumni muda dan aktivitas mahasiswanya untuk mendukung Fauzi Bahar, sang ketua iluni Universitas Negeri Padang (UNP). Saat ini jumlah mahasiswa UNP adalah yang terbesar di Sumbar, 35.000 orang, berikut civitas akademika dan alumninya, jika solid tentu ini akan jdi kekuatan dukungan yang besar.

Signal penjungkalan Fauzi Bahar ini kian kuat mengingat telah berhembus pertemuan antara Irwan Prayitno dan pengurus PAN Sumbar. Pertemuan ini diikuti dengan safari politik Ketua DPP PAN Taslim Chaniago telah melakukan safari politik dengan bertemu Ketua DPD I Gerindra Sumbar, Suir Syam. Pertanyaannya, mengapa PAN tidak mau mengusung Fauzi Bahar yang notabene adalah kader internal? 

Jawabannya ada pada Asli Chaidir. Kita tahu kalau hubungan antara Fauzi Bahar dan Asli Chaidir tidaklah elok. Pada Pilkada Kota Padang contohnya, ketika Asli Chaidir mendukung DeJe, Fauzi Bahar malah mendukung Mahyeldi-Emzalmi. Konon ketika Asli Chaidir menjadi Koordinator Forum Pemenangan Hatta Rajasa Poros Sumatera, Fauzi Bahar lagi-lagi mendukung Zulkifli Hasan. Kendati masuk gerbong yang kalah, pengaruh Asli Chaidir masih sangat kuat pada pengurus PAN Sumbar, hingga pengurus PAN di tingkat kota/kabupatennya. 

Taslim Chaniago yang sadar kalau tidak mungkin lagi berlaga dalam Pilkada Sumbar berencana menduduki kursi Ketum PAN Sumbar. Masalahnya, kendati masuk gerbong yang kalah, pengaruh Asli Chaidir masih sangat kuat pada pengurus PAN Sumbar, hingga pengurus PAN di tingkat kota/kabupaten di Sumatera Barat. 

Maka dua kepentingan pun bertemu. Sebagai gerbong yang kalah,  akses Asli Chaidir untuk menjegal Fauzi Bahar di tingkat DPP PAN sangat terbatas. Untuk itu Taslimlah yang bergerak. Sebagai Ketua DPP PAN, Taslim menggunakan hubungan baiknya dengan Zulkifli Hasan dan Amin Rais untuk memuluskan langkah tersebut. Sebagai gantinya, Asli Chaidir berjanji mendukung Taslim dalam pencalonannya sebagai Ketum DPW PAN Sumbar.

*Buyuang Binguang adalah analis kelas kampung yang masih suka linglung

 

Read More