Obrolan Lapau : Harun Zain diantara IP dan MK

“Kegiatanku yang tepat waktu satu-satunya ialah ketika berbuka puasa.” Tukilan sajak Taufik Ismail “Rindu pada Stelan Jas Putih dan Pantalon Putih Bung Hatta”, yang dilantangkan seorang kawan membuat saya merinding. Ingatan saya lekas tertarik pada insiden merabo-nya Mamak Sjahrul Udjud, Mantan Walikota Padang. Kalau orang biasa tentu tiada seketat ini ingatan saya. Tetapi karena ini Mamak Sjahrul, yang tidak hobby cari sensasi istilah orang zaman kini, serta berkenaan dengan tokoh pitua Minang yang sangat saya hormati, membuat ingatan saya tidak mau pupus.

Kisah merabo-nya Mamak Sjahrul adalah akibat keterlambatan Irwan Prayitno (IP), dalam acara Halal Bil Halal Pemprov Sumbar dan masyarakat Minang di Jakarta. IP selaku Gubernur Sumbar, bertindak sebagai pengundang.

Lazim memang seorang pejabat negara terlambat datang ke acara. Tetapi kali ini Mamak Sjahrul merabo. Pasalnya, keterlambatan itu membuat dua tokoh pitua Minang – mendiang Prof. Dr. Harun Zain dan Ir. Januar Muin - pulang dengan kecewa kendati acara belum dimulai. Padahal Harun Zain yang sudah sepuh, usia 85 tahun, datang tepat waktu karena kecintaannya pada Sumbar.

Orang Minang mana yang tidak kenal Harun Zain? Namanya harum nian di Sumbar. Beliau adalah Gubernur Sumbar periode 1966-1977 dan salah satu orang paling berjasa dalam meletakan pondasi pembangunan Sumbar. Jasa terbesarnya adalah penyanggah dan pembangkit martabat dan harga diri orang Minangkabau paska dihantam “kecelakaan sejarah” PRRI.

Sejarahwan Universitas Andalas (Unand), Prof. Dr. Phil Gusti Asnan menggambar masa itu dengan ungkapan “Kala itu, masyarakat Sumbar tidak bisa tagak kapalo terhadap pemerintah pusat. Para politisi dan pewira militer tidak dipercaya lagi pemerintah Soekarno. Hal ini berdampak pada adat, budaya dan kesenian yang ikut hancur.”

Dan Mamak Sjahrul yang kesohor sangat santun pada para tokoh pitua Minang –termasuk Hasan Basri Durin dan Azwar Anas – pun me-rabo. “Saya tidak bisa menerima orang yang sudah berjasa mengangkat harkat dan martabat orang Minang diperlakukan seperti itu. Saya pribadi menuntut Gubernur Sumbar meminta maaf secara terbuka,” lantang orang dekat Wakil Presiden Jusuf Kalla ini.

Tidak jelas apakah IP telah meminta maaf kepada para tokoh pitua Minang secara terbuka atas kesilapan itu. Serupa itu pula ketidakjelasan di benak saya, mengapa IP absen pada serimoni pemberian gelar doktor honoris clausa Harun Zain dari Unand pada September 2010 silam. Penasaran saya kian menggeliat ketika menyitir kabar bahwa IP tidak hadir ketika Harun Zain wafat pada 19 Oktober 2014 silam.  

Tokoh-tokoh minang dari segala penjuru datang melayat. Sebut saja Irman Gusman, Musliar Kasim, Emil Salim, Azwar Anas, Awaluddin Djamin, Hasan Basri Durin, Muslim Kasim, Djohermansyah Djohan, Boy Rafli Amar, Sjahrul Udjud, Werry Darta Taifur, Basrizal Koto dan lainnya. Bahkan Jusuf Kalla, yang besok akan dilantik sebagai Wakil Presiden RI, bersama para pitua Minang tersebut, menyempatkan diri untuk hadir dan menshalati almarhum. Entah kemana IP saat itu. Barangkali IP punya alasan kuat yang belum ter-kaba di telinga saya.

Lain IP, lain pula pola Muslim Kasim (MK) dalam berinteraksi dengan Harun Zain. Karena menerima tempaan didikan surau dan olah Silek Minang, MK sangat menaruh hormat pada Harun Zain dan para tokoh pitua Minang lainnya. Apalagi selaku ketua LKAAM Padang Pariaman, MK tentu qatam jasa Harun Zain dalam menjaga dan mengembangkan budaya Minangkabau.

Gebu Minang merupakan organisasi yang dirintis oleh Harun Zein dalam rangka menghimpun potensi perantau untuk membangun kampung halaman. Serupa dengan gaya kepemimpinan Harun Zain yang bisa diterima semua kalangan, MK pun mempraktikan petatah “nan tuo dihormati, nan ketek disayangi, samo gadang baok bakawan.” Bukan cuma di kalangan elit, MK punya tradisi memenuhi undangan urang baralek kendati dihelat oleh kalangan rakyat badarai.

Selain itu, jika ditelisik ada beberapa kemiripan antara Harun Zain dan MK. Keduanya sama-sama urang piaman, dan pernah memimpin Padang Pariaman. Ketika menjadi Gubernur Sumbar, Harun Zain sempat rangkap jabatan sebagai Bupati Padang Pariaman ke 12 pada 1975. Sementara MK adalah Bupati Padang Pariaman ke 19 yang memerintah pada 2000-2010. Gelar keduanya pun rada-rada mirip – Harun Zain bergelar Datuk Sinaro dan MK bergelar Datuk Sinaro Basa.

Kemiripan dan kedekatan emosional ini yang secara alamiah membuat MK mendapat amanat selepas berpulangnya Harun Zain. Gelar Datuk Sinaro yang disandang mendiang diserahkan kepada sang kemenakan, Arman Adel Abdullah, dilewakan oleh MK.

Read More

Pilkada Sumbar dan Gubernur Sebelumnya

Dialog kreatif Buya Syafii Maarif dengan Irsyad Syafar di "Resonansi" Republika, Selasa (18/8), dan ruang opini Republika, Sabtu (22/8), menarik perhatian saya. Judul "Resonansi" Buya adalah, "Pilkada di Sumatra Barat 2015". Sementara judul tulisan Irsyad Syafar adalah "Pulanglah Buya". Rasanya, bahkan juga menarik perhatian kalangan tertentu di ranah ini khususnya dan umumnya semua pembaca Republika.

Buktinya, beberapa media sosial mengutip kedua wacana itu. Buya dengan bahasanya yang cerdas dan bernas, sementara Irsyad dengan bahasanya yang lirih dan juga terus terang. Keduanya enak untuk direnungkan, terutama bagi yang ingin Sumatra Barat lebih maju dalam Indonesia yang lebih cemerlang dan berperadaban.

Kata kunci yang dikutip Irsyad Syafar dari Buya adalah bahwa Sumbar dalam hal indeks kesejahteraan (Irsyad: kebahagiaan) terjun bebas pada angka tiga dari bawah setelah Papua dan NTB (Irsyad: NTT). Lalu, Irwan Prayitno dianggap lebih banyak mengurus kepentingan partainya daripada rakyat Sumbar. 

Sebagai orang yang tinggal di Sumbar, sepanjang pemahaman dan pengetahuan saya, apa yang dikemukakan Buya Syafii dan Irsyad Syafar, kedua-duanya mempunyai nilai kebenaran. Kalau dicermati, resonansi Buya bukan hanya kepada Irwan Prayitno yang dituju, tetapi juga kepada lawan bertandingnya di Pilkada Sumbar, dalam hal ini Muslim Kasim dan Fauzi Bahar.

Akan tetapi, terhadap Irwan Prayitno ada pembelaan datang dari Irsyad Syafar anggota DPRD dari Fraksi PKS. Sedangkan terhadap Musim Kasim dan Fauzi Bahar, tidak ada pembelaan. Padahal Irsyad Syafar kalau konsisten sebagai wakil rakyat, bukan lagi milik PKS sebagaimana dia mengatakan bahwa Irwan Prayitno bukan lagi milik PKS, tentu harus membela Muslim dan Fauzi juga.

Oh ya, Irwan Prayitno bukan pengurus PKS di Sumbar, tetapi anggota Majelis Syura pada tingkat nasional. Artinya, posisinya lebih menentukan dalam segala hal. Dan itu tidak berarti dia harus hari-hari ikut rapat atau hadir dalam acara-acara PKS tingkat wilayah, daerah, dan cabang lagi seperti yang disinggung Irsyad Syafar. Itu bukan maqamnya.

Lebih dari itu, ketika Irsyad Syafar membela Irwan Prayitno mengenai hasil survei BPS (2015) tentang indeks kebahagiaan tidak sama dengan kesejahteraan, dia menggiring kepada pendekatan subjektif dan kualitatif. Membedakan kebahagiaan dengan kesejahteraan tidak dengan angka-angka. Tetapi, ketika Irsyad Syafar mengemukakan kesuksesan Irwan Prayitno, yang dikemukakan adalah kuantitatif dengan persentase dan angka-angka.

Apa yang dikutip oleh Irsyad semuanya ada di dalam buku ukuran saku yang diterbitkan dan dicetak oleh PT Grafika Jaya Sumbar (milik Pemda Prov Sumbar) Januari 2015 dengan editor Yongki Salmeno teman Irwan Prayitno yang sehari-hari dekat dengannya. Buku kecil itu sebagai data dan fakta yang dibuat Irwan Prayitno seakan-akan pertanggungjawabannya selama memimpin Sumbar, tetapi bukan resmi dari pemerintah provinsi.

Isi buku dibuka dengan pendahuluan dan pujian seorang teman dan diakhiri dengan riwayat hidup Irwan Prayitno. Lalu isi di dalamnya ada dua hal. Pertama, 315 indikator kemajuan pembangunan Sumbar, yang kedua prestasi dan penghargaan sebanyak 194 butir. Lalu ada dua ilustrasi gambar tentang pembangunan jalan Padang By Pass yang mulus kalau nanti sudah jadi (sekarang belum selesai). 

Maka, Irsyad Syafar mengutip sebagian kecil dari 315 indikator tadi. Begitu pula soal apa yang dinamakan penghargaan dan prestasi juga dikutip oleh Irsyad dari 194 tadi. Maka di dalam pikiran saya, semua gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya membuat laporan seperti itu.

Akan tetapi, ada yang mengusik pikiran saya ketika Irsyad Syafar mengatakan "prestasi yang dicapai Irwan selama lima tahun memimpin Sumbar adalah fakta yang tak terbantahkan, belum pernah dicapai gubernur-gubernur sebelumnya".

Lalu, Irsyad Syafar menerangkan yang dimaksudnya, kembali ke buku Irwan Prayitno soal LKPJ, WTP dari BPK, pemuda pelopor, tour sepeda, penyaluran dana BOS, rehab-rekon pascabencana, dan seterusnya.

Irsyad lupa menyentuh soal pariwisata yang belum optimal. Perolehan prestasi pendidikan yang juga belum pada deretan papan atas di tingkat nasional. Padang, ibu kota provinsi dan gerbang Sumbar, mestinya menjadi wilayah binaan dan pengawasan utama oleh gubernur, tetapi belum bersih seperti zaman Syahrul Udjud menjabat wali kota. Ada gelagat, semua yang baik diklaim dan semua yang kurang belum disebut.

Orang rantau yang gelisah karena komuniksi yang terputus. Investor gamang masuk ke Sumbar antara lain karena soal lahan. Banyak MoU dengan calon investor yang tak ada realisasinya. Gamangnya beberapa pihak terhadap investor luar yang dianggap punya misi lain dan seterusnya.

Lalu amnesia pula menyebut bahwa semua pembangunan yang monumental seperti Masjid Raya, Kelok Sembilan, Jalan Raya Sicincin-Malalak, dan lainnya adalah kelanjutan dari pekerjaan gubernur-gubernur sebelumnya. Bahwa sampai sekarang macet berat mulai dari Koto Baru ke Bukittinggi belum teratasi dan bila musim libur atau Lebaran datang dari Padang ke Payakumbuh yang 110 kilometer itu ditempuh 9 jam.

Hotel Balairung Minang berlantai 13 di Matraman Jakarta dibangun oleh gubernur sebelumnya. Pembangunan kembali Istano Basa yang terbakar 2006 dibangun oleh gubernur sebelumnya. Beasiswa dari pemda untuk melanjutkan sekolah dalam dan luar negeri dan pembangun asrama mahasiswa Minang empat lantai di Kairo, Mesir, oleh gubernur sebelumnya. Semua perguruan tinggi di Sumbar mendapat bantuan untuk beasiswa dosen ke S-2 dan S-3 waktu itu.

Saya khawatir pembaca tersinggung ketika membandingkan Irwan Prayitno dengan Gamawan Fauzi, Zainal Bakar, Hasan Basri Durin, Azwar Anas, dan Harun Zain, semuanya gubernur-gubernur sebelumnya. Padahal, di zaman gubernur sebelumnya, prestasi monumental penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah diukir. Antara lain, penghargaan tertinggi Samkarya Nugraha Parasamya Purna Karya Nugraha di zaman Gubernur Azwar Anas dan Hasan Basri Durin.

Untuk tahun 2014 diterima oleh gubernur Jawa Tengah pada peringatan Hari Otonomi Derah ke-18 di Istana Negara Jakarta, diserahkan oleh Presiden SBY, Jumat (25/4/14). Parasamya paling baru diserahkan Presiden Jokowi 27 April 2015 di istana. Tiga besar penerima Parasamya itu Jatim, Jateng, dan DIY.

Ukurannya jelas bukan hal-hal yang rutin seperti yang disebutkan oleh Irsyad di atas yang hal itu siapa pun gubernurnya akan melakukan. Menurut Prof Dr Djohermansyah Djohan, mantan dirjen otoda Kementerian Dalam Negeri, pada lima tahun terakhir penilaian untuk anugerah luar biasa tadi itu terus dilakukan. Namun, Sumbar belum memperoleh prestasi angka satu atau bahkan belum pada tiga besar. Sumbar baru pada peringkat nomor 20 dari 34 provinsi di Indonesia.

Variabel yang menentukan, di antaranya, indeks perolehan kinerja dalam EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Paling pokok tiga aspek. Wilayah inisiator dan penentu kebijakan. Penilaian berlaku terhadap kinerja kepala daerah dan DPRD.

Tataran pelaksana kebijakan, di antaranya, penilaian terhadap kinerja 47 SKPD. Begitu pula penilaian dan capaian urusan pemerintah, yaitu penilaian perolehan kinerja 26 urusan wajib dan delapan urusan pilihan. Hal lain yang pokok lagi penilaian terhadap indeks kesesuaian materi antara LPPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Di atas segalanya itu, saya menangkap apa yang dirisaukan oleh Buya adalah pada tataran monumental tersebut di atas tadi. Itu pula yang diinginkan Buya bahwa gubernur Sumbar mendatang adalah "petarung sejati", bukan yang biasa-biasa saja. Sekadar tambahan, meski zaman Orde Baru sudah tinggal kenangan, zaman Rudini sebagai mendagri (1988-1993) dulu, kepala daerah yang dapat Parasamya saja yang boleh maju untuk pemilihan periode kedua.

Akhirnya, di balik itu semua, apa yang menjadi wacana Irsyad Syafar sangatlah saya hargai karena bagaimanapun telah memberikan penjelasan terhadap resonansi Buya sehingga ada perbandingan pemikiran. Begitu pula tulisan saya ini dimaksudkan untuk mengasah pikiran, bukan menolak dan meniadakan. Allah Yang Mahatahu. n

Shofwan Karim
Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang
sumber

Read More

Pulanglah Buya (Tanggapan terhadap Tulisan Syafii Maarif)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Membaca resonansi Republika18 agustus 2015 yang ditulis oleh Buya Ahmad Syafii Maarif, saya menjadi tergerak untuk ikut sedikit berbagi pikiran tentang Sumatra Barat. Bagi saya, Buya Syafii Maarif tak saja sekadar ulama, tetapi juga guru bangsa, yang tentu juga guru saya.


Beliau salah satu dari sedikit orang yang saya kagumi di negeri ini. Saya lumayan kenal beliau karena beliau adalah tetangga kami di pesantren yang saya pimpin di pinggiran Kota Padang. Beliau seorang yang taat, alim, dan juga tawadhu. Beliau pernah beberapa kali mampir ke pondok saya, shalat berjamaah bersama kami, para guru dan santri.

Kadang, beliau hadir shalat Jumat, duduk dengan diam di salah satu saf bersama anak- anak. Banyak guru dan karyawan yang tidak kenal beliau, apalagi santri. Karena beliau datang dengan berjalan kaki dan tak ada atribut atau pendamping khusus. Suatu hari, habis shalat Jumat, turun hujan agak deras. Saya tawarkan beliau untuk saya antar dengan Kijang Super saya. Dengan senang hati beliau mau naik mobil tua saya.

Di balik penghormatan dan kekaguman saya kepada Buya, tentunya saya juga tak menutup diri untuk memberikan catatan atas "Resonansi" beliau Selasa lalu. Apalagi, saya menangkap kesimpulan Buya tentang kepemimpinan di Sumbar yang kesannya telah mengalami gagal total, kurang didukung oleh data yang valid dan realitas yang ada.

Buya menuliskan, "Petahana Irwan, kelahiran Yogyakarta 20 Desember 1963, selama lima tahun menjadi gubernur menyisakan fakta ini: dari sisi tingkat kesejahteraan masyarakat, Sumbar terjun bebas pada angka tiga dari bawah setelah Papua dan NTB...." (dalam tulisan Buya, NTB. Dalam laporan BPS adalah NTT). Ini kalimat yang bom bastis. Menunjukkan masyarakat Sumbar sudah berada pada level terendah rakyat Indonesia dan jauh dari kesejahteraan sebelumnya.

Saya berkeyakinan kuat kesimpulan Buya itu berangkat dari hasil survei BPS (2015) tentang indeks kebahagiaan masyarakat Sumbar. BPS menyatakan, indeks kebahagiaan masyarakat Sumbardi urutan tiga terbawah setelah Papua dan NTT. Namun, pihak BPS memberikan penjelasan soal indeks ini. Kabid statistik sosial BPS Sumbar Satriono menyatakan, kebahagiaan adalah hal yang dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang. Karena itu, pengukuran kebahagiaan merupakan hal yang subjektif.

Jadi, survei itu menyatakan masyarakat merasa kurang bahagia, bukan tidak sejahtera. Dan, ini subjektif sesuai cara pandang setiap orang ten tang makna bahagia. Bisa jadi dua orang berpenghasilan sama, tapi salah satunya merasakan tak bahagia. Karena, masing-masing punya standar kebahagiaan berbeda. Sebab, kebahagiaan lebih berhubungan dengan rasa, tapi wujudnya tak terlihat.

Kalau kita ingin melihat kesejahteraan rakyat Sumbar secara ukuran data valid, tentu sangat banyak variabel yang harus digunakan, di samping realitas secara kasat mata. Di antara yang bisa digunakan sebagai ukuran kesejahteraan umum adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh angka produk domestik regional bruto (PDRB), pemerataan ekonomi yang tergambar dari penurunan penduduk miskin, dan tingkat pengangguran serta ukuran lainnya.

Dari data resmi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kondisi kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa IPM Sumbar pa da 2013 sebesar 75,01, meningkat dibanding 2012 yang 74,70, tapi tetap menempati peringkat sembilan secara nasional. Sementara, PDRB Sumbar mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. PDRB 2011 sebesar Rp 98,96 triliun, menjadi Rp 110,10 triliun. Pertumbuhan PDRB pada 2014 adalah 6,5 persen di atas pertumbuhan nasional yang hanya 5,21 persen. Sumbar berada pada peringkat ke-13 nasional.

Adapun tingkat kemiskinan masyarakat Sumbar, dalam data resmi Pemprov Sumbar, telah mengalami penurunan drastis sejak 2010. Padahal, Sumbar baru saja dihantam gempa dua kali, pada 2007 dan 2009. Terutama gempa 2009 yang sangat mengganggu perekonomian Sumbar.

Angka kemiskinan pada 2010 adalah 9,50 persen. Kemudian pada 2011, turun ke 8,99 persen, dan 2012 turun ke 8,00 persen, serta tahun 2013 menjadi 7,56 persen, lalu terakhir pada 2014 berada di 7,41 persen. Jauh lebih baik dari rata-rata nasional yang 11,25 persen pada 2014. Begitu juga angka pengangguran Sumbar, turun dari 7,97 persen pada 2009 menjadi 6,50 persen pada 2014, dan turun ke 5,99 persen pada 2015 ini. Atau, sedikit di atas rata-rata nasional yang 5,7 persen.

Di samping itu, prestasi yang dicapai Irwan selama lima tahun memimpin Sumbar adalah fakta yang tak terbantahkan, belum pernah tercapai oleh gubernur-gubernur sebelumnya. LKPJ beliau mendapatkan opini WTP dari BPK RI dalam tiga tahun terakhir. Padahal, beliau menerima tampuk pemerintahan dari gubernur sebelumnya dengan status disclaimer.

Kemudian, setahun setelah itu naik ke WDP. Dan, ditutup dengan dua kali WTP murni untuk 2013 dan 2014. Sumbar meraih peringkat satu pelaksanaan rehab-rekon pascabencana (2011), juara satu tanggap darurat (2011), juara satu nasional pasar desa/nagari (2012), penyalur dana BOS tercepat (2012), peringkat II nasional penanaman 1 miliar pohon (2012), pembina bank daerah terbaik (2012), provinsi terbaik manajemen KB se- Indonesia (2013), provinsi terbaik pengelolaan pesisir dan pulau kecil (2013), peringkat lima dunia penyelenggaraan Tour Sepeda (2013), juara satu nasional Pemuda Pelopor (2013), penghargaan Kementerian PU atas pembangunan jalan nasional dan jalan provinsi di Sumbar (2014), dan lebih dari 100 penghargaan lainnya di berbagai bidang, semuanya kar ya Irwan bersama wagub dan pemerintah provinsi yang dipimpinnya.

Kemudian, Buya menyatakan, "Sebagai seorang tokoh PKS, Irwan dianggap lebih banyak mengurus kepentingan partainya daripada rakyat Sumbar." Pernyataan Buya ini juga terasa kurang valid.

Sejak menjadi gubernur, Irwan langsung melepaskan jabatan strukturalnya di PKS. Berbeda dengan banyak kepala daerah yang justru menjadi pimpinan atau pengurus partai secara aktif. Beliau tidak menjabat lagi di DPP PKS, apalagi di DPW.

Kemudian, hari-harinya habis untuk rakyat Sumbar. Satu hari kadang beliau hanya tidur tiga sampai empat jam saja. Tidak pernah mengambil cuti, dan hari Sabtu Ahad tetap bekerja. Dalam setahun, puluhan nagari dan ratusan desa yang beliau kunjungi. Daerah-daerah terisolasi dan tertinggal, beliau datangi walaupun harus naik sepeda motor atau naik perahu.

Sangat banyak desa yang belum pernah satu pun gubernur sepanjang sejarah Sumbar datang ke sana, tapi Irwan sampai ke sana. Hadir secara fisik dan juga membawa program pembangunan. Justru banyak pengurus DPD dan DPC PKS yang kecewa dengan Irwan karena sejak menjadi gubernur, beliau tidak mudah untuk diajak ke acara-acara partai.

Irwan rela mendahulukan perbaikan rumah masyarakat dan gedung pemerintahan yang hancur karena gempa 2009 daripada memperbaiki kantornya sendiri. Bahkan, sampai akhir jabatannya, beliau berkantor di rumah dinasnya. Menjelang jabatannya berakhir, semua dinas provinsi menempati gedung baru atau sudah direnovasi.

Terakhir, saya sangat menghormati dan juga mencintai Buya. Beliau begitu peduli dan cinta dengan Sumbar. Barangkali karena itulah beliau menuliskan keresahannya tentang Sumbar dan berharap Sumbar kedepan lebih baik lagi.

Kami menunggu Buya pulang kekampung halaman, memberikan pencerahan kepada kami yang masih terus belajar. Dan, kiranya Buya sudi mampir di Pondok Ar Risalah karena Buya beberapa tahun yang lalu telah menjual rumahnya yang di samping pondok kami.

IRSYAD SYAFAR
Anggota DPRD Sumbar Periode 2014-2019

sumber

Read More

Pilkada di Sumatera Barat 2015

oleh : Ahmad Syafii Maarif
Akhirnya setelah bergumul selama beberapa minggu dalam proses yang meletihkan dan tidak bermutu, lawan petahana Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno yang berpasangan dengan Nasrul Abit (mantan bupati Pesisir Selatan) baru muncul secara pasti pada 27 Juli 2015l, yaitu pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar. Muslim, birokrat pernah menjabat bupati Pariaman selama dua periode. Akan halnya Fauzi Bahar, purnawirawan Angkatan Laut dengan pangkat letkol, selama dua periode jadi wali kota Padang. Sosok ini mendapat kritik keras, khususnya oleh warga Padang karena berlakunya kerusakan menyeluruh di kota itu selama Fauzi berkuasa.

Petahana Irwan kelahiran Yogyakarta 20 Desember 1963 selama lima tahun jadi gubernur menyisakan fakta ini: dari sisi tingkat kesejahteraan masyarakat, Sumbar terjun bebas pada angka tiga dari bawah setelah Papua dan NTB. Sebagai seorang tokoh PKS, kata orang Irwan lebih banyak mengurus kepentingan partainya dari pada rakyat Sumbar. Memang Ranah Minang lagi bernasib sial, sulit sekali memunculkan pemimpin pro-rakyat yang mau berjibaku membebaskan propinsi ini dari belitan dan lilitan kemiskinan. Dulu ranah ini mendapat julukan sebagai “industri otak,” kini kita tidak tahu ke mana otak-otak itu bersembunyi. Karena hanya dua pasang yang akan bertanding, maka pilihan rakyat Sumbar sudah dipatok demikian rupa. Nama-nama yang sebelumnya mengemuka, seperti Mulyadi (anggota DPR Pusat) dan Shadeq Pasadique (bupati Tanah Datar) yang banyak didukung oleh kaum terdidik dan perantau sudah terkunci oleh kedua pasangan di atas.

Umumnya perantau Minang yang lahir atau pernah di waktu kecilnya tinggal di sana sangat mencintai ranah ini, tetapi tidak betah berlama-lama di sana. Inilah sebuah paradoks psiko-kultural yang dialami para perantau, tidak terkecuali saya yang berasal dari kawasan udik. Jika saya ditanya, sekiranya berhak memilih calon di atas, jawaban saya adalah: akan memberikan suara kepada salah satu pasangan dengan perasaan gundah. Tetapi Muslim Kasim yang sudah berkepala tujuh diharapkan bisa mengawal wakilnya sekiranya terpilih pada pilkada 9 Desember tahun ini. DR. Shofwan Karim, tokoh sipil Minang yang tetap bermukim di sana, sewaktu saya lontarkan isu perlunya pemimpin petarung untuk Sumbar, jawabannya negatif: tidak ada petarung itu di sana saat ini.

Inilah situasi Minang waktu kini. Para intelektual idealis, seperti Tan Malaka, Agus Salim, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, Hamka, dan sederetan nama besar lain, tidak lagi lahir di sana. Seakan-akan rahim bumi Minang tidak mampu lagi melahirkan sosok-sosok idola itu di era kemerdekaan. Sisa-sisa otak besar Minangkabau sekarang lebih memilih profesi, seperti dokter, pengusaha, pejabat negara dari pada menjadi pemikir-pejuang-petarung. Ungkapan “alam terkembang jadi guru” sudah kehilangan daya tariknya di alam kemerdekaan bangsa. Kata sastrawan alm. A.A. Navis, tempo dulu orang Minang tidak terpukau oleh kekuasaan politik. Sekarang sebagai bagian dari Indonesia yang kumuh, orang Minang kini suka sekali berburu kekuasaan. Bukan untuk mengabdi, tetapi sebagai mata pencarian. Akankah suasana semacam ini bakal berlangsung lama? Mudah-mudahan tidak. Pasti akan bermunculan generasi yang lebih segar dengan visi jauh ke depan, baik di ranah mau pun di rantau.

Untuk melangkah ke sana harus dirancang dari sekarang siapa yang akan didaulat jadi pemimpin Sumbar tahun 2020-2025. Jika bertemu ruas dengan buku antara ranah dan rantau, tidak ada alasan bagi alam Minangkabau untuk jatuh terjerembab seperti sekarang ini. Sudahlah, gubernur/wakil gubernur periode 2015-2020 harus menjadi pejabat transisi untuk menuju Minangkabau yang segar, bermartabat dan bermutu di bawah kepemimpinan dengan karakter kuat. Saya tahu di antara intelektual muda Minang sekarang ini tanda-tanda untuk tampil sebagai pemikir-petarung mulai bermunculan. Mereka sudah muak dengan segala kepalsuan yang mendera Sumbar selama ini. Gagasan pemikir-pejuang-petarung jangan sampai terlupakan oleh kegadukan politik yang sarat dengan pragmatisme tunamoral ini.
sumber 

Read More

MK & Fauzi : Duo Penjaga Silek Minang

Muslim Kasim  dan Fauzi Bahar termasuk tokoh yang paling gigih dalam melestarikan budaya adat Minangkabau, tak terkecuali silek. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari didikan surau yang mereka cecap  sewaktu bocah. Sebagaimana kita ketahui, didikan surau bukan cuma mendidik anak-anak bujang dengan ilmu agama, tetapi juga akhlak yang baik, termasuk pula belajar silek.

Bagi Muslim Kasim, silek tidak bisa dipisahkan dari lelaki Minangkabau. Disela-sela kesibukannya sebagai pamong senior, Muslim kasim masih menyempatkan diri berlatih silek. Tidak heran jika usia tidak lantas mengerus kemampuan bersilatnya. Ketika diuji para tuo silek dan pandeka, Muslim Kasim masih lincah.  Tendangan dan pukulan dapat ditangkis dan dipatahkan, bahkan Muslim Kasim juga balas menyerang. 

Saat ini Muslim Kasim Pembina Perkumpulan Silat tradisi Minang "Rancak Basamo Salingka Marapi Salirik Gunuang Singgalang”. Ia mendorong agar para tua silat mau mendirikan Koperasi Pendekar Minang , sebuah wadah sosial dan ekonomi, tak saja bagi guru silat tapi juga bagi para pendekarnya. Muslim Kasim juga mendukungbila ada keinginan dari tua silat mendirikan wadah khusus bagi pengembangan dan pelestarian silat yang berakar tradisi Minangkabau yang bukan untuk dipertandingkan, tapi diarifi dalam sikap yang bijak. Termasuk menggagas Musyawarah besar pendekar Minang guna pengembangan silek tradisi Minang.

Fauzi Bahar juga demikian. Ketegasan, kedisiplinan sekaligus sikap persaudaraan yang kental di diri Fauzi Bahar bukan semata-mata didikan  marinir. Jauh sebelum itu, Fauzi Bahar sudah mempelajari karakter luhur tersebut melalui silek.

Sejak kecil, Fauzi Bahar, yang turut berjualan sayur kangkung dan kue mangkuk ini, belajar mengaji di Surau Tabek, yang berada persis di depan rumahnya. Fauzi Bahar belajar silat di perguruan Pat Ban Bu (Empat Banding Budi) di Ikua Koto. Bahkan setelah tamat belajar silat, dia menjadi pelatih silat di perguruan Pat Ban Bu tersebut.

Atas dedikasinya dalam mengembangkan silek di Sumatera Barat, Fauzi Bahar ditetapkan sebagai  Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Barat periode 2012-2016. Pelantikan dilakukan oleh Ketum IPSI Letjen (Purn) Prabowo Subianto di di GOR Universitas Negeri Padang. Selain itu, oleh oleh Niniak Mamak  Koto Tangah Fauzi Bahar diberi gelar Pandeka Rajo Nan Sati.

Silek Minangkabau berguna sebagai perisai diri, sekaliguss mengandung kewajiban untuk manajadi garda penjaga nagari. Ikatan silek ini juga yang membuat Muslim Kasim – Fauzi Bahar klop untuk membangkik batang tarandam. Serupa silek, majunya Muslim Kasim – Fauzi Bahar dalam gelanggang pilgub Sumbar,  bukan semata-mata ambisi, tetapi merupakan perwujudan dari menjaga nagari.

Bahkan, jauh-jauh hari para tuo silek dan ribuan pandeka mudo di Perkumpulan Seni Silek Tradisi Minangkabau Rancak Basamo (PS2T-MKRB) sudah siap mengalangkan leher demi me­m­bangkit batang ta­ran­dam, yaitu ko­mitmen untuk mendukung Muslim Kasim menjadi Gu­bernur Sumbar periode 2015-2020.

Read More

FADLI ZON JUAL GERBONG KOSONG KE PKS?

Sesuai prediksi, Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat, resmi bersanding dengan Nasrul Abit, Bupati Pesisir Selatan, untuk maju ke gelanggang Pilgub Sumbar Desember mendatang. IP didukung PKS, sedang NA diusung oleh Partai Gerindra. Adalah Fadli Zon yang disebut-sebut sebagai king maker perjodohan ini.

Tetapi perjodohan ini ternyata tidak berjalan mulus. Sejak mula, kader-kader Gerindra Sumbar tidak menginginkan Nasrul Abit menjadi cawagub dari Gerindra. Perkaranya NA dinilai bukan pribumi Gerindra. Kedekatan Nasrul Abit dan Gerindra baru terjalin menjelang kompetisi kepala daerah Sumbar ini. Na dinilai sebagai kader yang naik di jalan, dan tidak berkeringat dalam membesarkan Gerindra di Sumbar. 

Belum lagi ada isu politisi kutu loncat yang menerpa. Sebelumnya, Nasrul Abit tercatat sebagai kader Partai Demokrat Pesisir Selatan. Namun belakangan, demi memuluskan pencalonannya NA memutuskan berganti haluan ke Partai Gerindra.

Manuver ini tak pelak membuka luka lama Gerindra. Teringat kembali sepakterjang Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang merapat ke Gerindra pada pilgub DKI Jakarta, kemudian dengan durhakanya meninggalkan Gerindra. Luka didurhakai ini berimbas tidak direkomendasikannya NA oleh Gerindra Pesisir Selatan. Ketiadaan rekomendasi daerah ini kemudian dimanfaatkan oleh Pansel Pilkada Sumbar untuk mendepak NA dari kursi cagub/cawagub Sumbar yang diusung Gerindra Sumbar.

Berdasarkan tahapan yang dilakukan pansel Gerindra Sumbar, ada 6 nama yang telah dikirim ke DPP, yaitu untuk cagub masing-masingnya adalah Irwan Prayitno dan Suir Syam. sedangkan cawagub, adalah Hendra Irwan Rahim, Syamsu Rahim, Syafrudin Datuk Sanggono dan Zulkifli Jailani. Nama Nasrul Abit tidak termasuk yang direkomendasikan.

Sadar akan kebuntuan ini, Fadli Zon pun turun tangan. Kendati tugas pansel Gerindra Sumbar belum selesai, DPP Partai Gerindra mengeluarkan rekomendasi pencalonan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit (IP-NA) sebagai pasangan cagub dan cawagub dari Gerindra lewat surat Nomor 07-018/Rekom/DPP-Gerindra/2015 tertanggal 4 Juli.Rekomendasi ini bahkan langsung dipublish ke media massa.

Di sinilah menariknya. Gerindra selama ini terkenal sebagai partai dengan gaya semi komando di mana kebijakan-kebijakannya berpusat pada Prabowo Subianto.Ibaratnya, apa yang diputuskan oleh Prabowo Subianto adalah sabda yang tidak boleh diganggugugat oleh segenap kader Gerindra.Sumbar sendiri terkenal akan kader-kader Gerindra yang militan. 

Pada Pileg lalu, Gerindra berhasil meraup 267.983 suara, menjadi partai ketiga terbesar setelah Golkar dan Demokrat di Sumbar. Gerindra Sumbar sukses menempatkan 8 wakilnya di DPRD Sumbar. Dalam pilpres lalu militansi kader-kader Gerindra kembali terbukti dengan menjadikan Sumbar sebagai propinsi tertinggi dalam prosentase kemenangan Prabowo Subianto -Hatta Rajasa

Lantas mengapa kader-kader Gerindra menentang rekomendasi DPP yang ditandatangani langsung oleh Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani tersebut? Tidak tanggung-tanggung, pansel menklaim bahwa gugatan mereka didukung 12 dari 19 DPC Gerindra kota/kab.di Sumbar. 

Pertama, gugatan ini menandakan bahwa kader-kader Gerindra Sumbar sudah mati rasa dengan Nasrul Abit. Kebaradaan Nasrul Abit diyakini tidak akan bermanfaat banyak bagi perkembangan Gerindra di Sumbar, plus fakta bahwa Nasrul Abit adalah kader yang naik di jalan dan tidak berkeringat dalam membesarkan Gerindra selama ini.

Kedua, gugatan gugatan ini justru untuk menentang Fadli Zon yang dianggap tidak peka terhadap aspirasi kader-kader di daerah. Adli Zon bahkan terkesan arogan dan tidak menghargai kerja kader-kader di daetah karena sebelum rekomendasi Pansel selesai sudah ditelikung. Parahnya, hasil telikung tersebut berbeda jauh dengan apa yang hendak direkomendasikan oleh pansel.

Ketiga, gugatan ini bukan pembangkangan terhadap Prabowo Subianto, tetapi kritik konstruktif. Hal ini yang menyebabkan gugatan ini menjadi begitu santun, tidak besar-besaran sampai pakai unjukrasa, tetapi melalui jalur formal ke PTUN. Gugatan santu ini jelas merupakan salah satu bentuk hormat kepada Prabowo Subianto.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana jika DPP Gerindra tidak mau mencabut rekomendasinya? Tentu saja pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit akan jalan terus. Tetapi rombongannya lebih pendek. Ada potensi 12 DPC pendukung PTUN rekomendasi DPP Gerindra tidak bergeming. Aktivitas pasif ini bisa terbaca dari keberanian sekaligus kesantunan gugatan yang mereka lancarkan. Pada posisi ini, Fadli Zon seperti menjual Nasrual Abit kepada Irwan Prayitno, tetapi dengan gerbong kosong Gerindra.

Jika mesin politik Gerindra pasif, maka beban berat akan diemban oleh kader-kader PKS. Beban ini akan kian beray mengingat kemungkinan pasangan yang berlaga di Sumbar hanya 3 pasang. Artinya polarisasi pemilih yang ingin perubahan tidak akan pecah besar. Padahal, salab satu keuntungan dari petahana adalah semakin banyaknya pasangan agar basis yang kecewa atas program-program petanaha tercerai-berai. 

Kondisi di atas masih lebih baik, ketimbang kader-kader Gerindra ini emutuskan untuk pendukung poros pasangan yang lain. Dengan mesin politik yang tinggal setengah, PKS minus Gerindra, potensi kemenangan petahana tentu kian menipis

Read More

Irwan Prayitno : Saya Menunggu Amanah dari Partai

Sejumah partai politik (parpol) telah membuka pendaftaran calon gubernur Sumbar, namun Gubernur Irwan Prayitno masih tenang-tenang saja. Beberapa nama yang selama ini digadang-gadang masuk bursa pemilihan gubernur (pilgub), telah mendaftarkan diri ke seluruh parpol yang membuka pendaftaran.

Berikut wawancara wartawan Padang Ekspres Rommi Delfiano dengan Gubernur Irwan Prayitno di rumah dinasnya, Kamis (12/2) lalu.

Anda tak menggubris pendaftaran calon gubernur oleh sejumlah parpol, apakah Anda tidak maju lagi?

Hehehe…, tidak begitu juga. Bagaimana saya bisa menyatakan maju atau tidak, aturan yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) masih dalam proses.

Bila sudah selesai dibahas oleh DPR bersama pemerintah sekitar 17 Februari nanti, barulah bisa kita jadikan rujukan guna melakukan persiapan. Termasuk, keputusan maju atau tidak dalam pilgub mendatang.    

Menurut Anda, apa saja poin penting dalam revisi UU Pilkada tersebut?

Sebetulnya banyak hal, namun terpenting ada tiga poin. Pertama, kendaraan parpol pengusung. Sekarang ini masih ada dua opsi yang masih berkembang, apakah 20 persen kursi di DPRD Sumbar atau 15 persen.

Ini jelas berpengaruh terhadap koalisi parpol pengusung calon nantinya. Kalau misalnya 15 persen, hanya Partai Golkar yang bisa mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi. Sedangkan parpol lainnya harus berkoalisi.

Kedua, satu paket dengan calon wakil gubernur sekaligus atau cukup calon gubernur saja. Termasuk, opsi dua wakil gubernur bagi provinsi yang berpenduduk 3-10 juta jiwa.

Terakhir, soal jadwal pelaksanaan pilkada, tahun ini atau tahun depan. Kalau tahun depan, tentu kita masih memiliki waktu yang lebih panjang, ketimbang bila diputuskan pilkada dilaksanakan tahun ini. Akibat persoalan inilah, sampai sekarang ini kita belum bisa mengambil keputusan maju atau tidak.

Di samping aturan, tentu masih ada persoalan lainnya?

Ya. Saya ini kan kader PKS (Partai Keadilan Sejahtera), jadi yang memutuskan saya maju atau tidak, tetap saja parpol. Artinya, saya tak bisa memutuskan maju atau tidak secara pribadi.

Di PKS, kader maju atau tidak, partailah yang berhak memutuskannya sesuai mekanisme di internal. Mulai dari pemilu internal, termasuk proses musyawarah dan mufakat. 

Nah setelah diputuskan, barulah partai yang mencari partai tambahan (pasangan koalisi, red). Di PKS, tak ada yang namanya kader mendaftar atau mencari-cari amanah.

Inilah pola di PKS, parpol lebih aktif ketimbang calon. Dalam Pilgub 2010 lalu, pola ini berjalan dengan baik. Waktu itu, saya datang ke Padang malam menjelang penutupan pendaftaran calon ke KPU Sumbar.

Kalau sekarang, jelas masih banyak waktu. (Dalam wawancara Padang Ekspres seusai mendaftarkan diri ke KPU Sumbar dalam Pilgub 2010 lalu, sebetulnya Irwan memang tak berniat maju dalam Pilgub 2010 lalu. Biarpun namanya paling diunggulkan dalam pemilu internal, namun Irwan menolaknya. Terlebih lagi, Irwan sudah mempersiapkan diri menjadi duta besar (dubes) di salah satu negara di Eropa. Namun di detik-detik akhir menjelang ditutupnya pendaftaran pasangan calon, hati Irwan luluh setelah dewan syuro DPP PKS memutuskan dirinya maju dalam pilgub).

Pertimbangan lainnya?

Tentu, pertimbangan paling penting lainnya soal kepuasan masyarakat Sumbar. Bila masyarakat puas dengan kinerja Pemprov Sumbar selama lima tahun terakhir dan menghendaki saya maju lagi, insya Allah saya akan maju lagi.

Sejauh ini, berdasarkan catatan sejumlah survei, tingkat kepuasan masyarakat di atas 70 persen (Irwan enggan menyebutkan secara pasti lembaga surveinya). Jelas ini bakal menjadi bahan pertimbangan saya sebelum memutuskan maju atau tidak dalam pilgub mendatang.

Bagaimana Anda melihat gerak cepat pesaing Anda? 

Bagi saya, semakin banyak orang yang maju dalam pilgub mendatang jelas semakin bagus. Ini pertanda demokrasi di Sumbar sudah berjalan dengan baik. Saya tak takut terhadap apa yang berkembang beberapa hari belakangan ini (beberapa tokoh politik mendaftarkan diri ke sejumlah parpol). Alhamdulillah, bila nantinya tak terpilih menjadi gubernur, masih banyak pekerjaan yang menunggu saya. Jadi, kenapa harus cemas.

Intinya, secara pribadi saya tak ingin mencalonkan diri jadi gubernur. Namun kalau diberi amanah oleh parpol, mau tak mau saya harus siap. Jadi, sekarang saya menunggu amanah dari parpol. (Irwan sendiri sebelum terpilih menjadi gubernur Sumbar, tercatat sebagai Guru Besar Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pendiri Yayasan Pendidikan Adzkia, penulis buku bertemakan psikologi, pendidikan, dan agama, serta lainnya).

Kalau Anda maju, kabarnya Anda tidak lagi berpasangan dengan Muslim Kasim (Wakil Gubernur Sumbar), apa betul?

Jelas tidak mungkin. Beliau (Muslim Kasim, red) sudah mendaftarkan diri jadi calon gubernur. Dulunya (tahun 2010), beliau juga memang mencalonkan diri jadi calon gubernur. Mungkin beliau cocoknya menjadi gubernur.

Namun kalau beliau mencalonkan jadi wakil gubernur, tentu masih ada peluang. Tentu tak mungkin pula saya menjadi wakil gubernur nantinya. Jadi, tak mungkin pula saya meminta beliau mencalonkan diri jadi wakil gubernur. Itu kan hak asasi beliau. (Muslim Kasim sudah mendaftar menjadi cagub di Partai NasDem, PAN dan Hanura).

  

Sekarang ini berkembang isu di masyarakat, gubernur mendatang asal bukan Irwan, tanggapan Anda?

Bagi saya, semua itu wajar-wajar saja. Sudah biasa seorang incumbent jadi musuh bersama, dan itu sudah biasa pula terjadi dalam politik. Kalaupun itu betul, saya pikir itu hanyalah sentimen pribadi saja dan bukan pandangan partai. Soalnya, sejumlah partai sudah menginginkan saya maju menggunakan partainya. 

Bagaimana Anda melihat kinerja yang sudah dicapai lima tahun terakhir? 

Saya pikir masyarakat Sumbar lah yang berhak memberi penilaian. Namun, lima tahun terakhir saya sudah bekerja sebaik-baiknya. Pascagempa 30 September 2009, Sumbar pelahan bangkit. Ditandai bantuan rehab rekon gempa Rp 4,865 triliun melalui dana APBN 2010-2014.

Selain itu, pembangunan infrastruktur multiyears senilai Rp 1,025 triliun dalam APBD Sumbar. Lalu, menyelesaikan Hotel Balairung dan Jalan Sicincin-Malalak, pembangunan Kelok 9, meneruskan pembangunan Masjid Raya, pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur pembangunan Flyover di Bukittinggi dan lainnya.  

       

Ke depan, apa pembangunan strategis yang perlu dilanjutkan? 

Sebetulnya masih banyak. Mulai dari penyelesaian pembangunan Masjid Raya Sumbar, pembangunan terowongan Malalak-Balingka Kotogadang, Jembatan Ngarai Sianok, Jembatan Kabel Sungaidareh, Jalan Layang Silaing Padangpanjang, Stadion Utama Sumbar, Islamic Center dan Asrama Haji Sumbar, Pusat Kebudayaan Sumbar dan lainnya. (*)

www.koran.padek.co

Read More

MENYIGI “MANDAN” IRWAN PRAYITNO

Sebagai petahana dengan basis konstituen PKS Sumbar yang relatif solid, Irwan Prayitno memang “barang bagus”. Tak heran bila kemudian banyak nama yang “dijodoh-jodohkan” dengannya.

Nama yang paling pertama muncul adalah Taslim Chaniago, politisi muda PAN. Sebagai ketua DPP PAN, Ketua DPP Muhammadiyah dan Ketua IKA Universitas Andalas se-Jakarta, Taslim cukup berpotensi mendampingi Irwan Prayitno untuk meraup harapan pemilih. Sayangnya, belakangan nama Taslim meredup.

Bola muntah ini disambut apik oleh Gerindra. Kedekatan emosional Prabowo-Anis Matta dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pilpres lalu menjadi penentu utama koalisi partai ini. Apalagi dalam kostelasi politik senayan untuk menggolkan Pilkada via DPRD, syarat mutlak PKS adalah KMP tidak mengutak-atik Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jawa Barat. Dan fraksi gerindra adalah yang pertama kali sepakat. Artinya Koalisi PKS-Gerindra dalam pilkada Sumbar sudah hampir pasti akan berlanjut.

Lantas siapa yang akan dijadikan pasangan Irwan Prayitno? Sejumlah nama disodorkan, mulai dari Fadli Zon, Sukri Bey dan Syuir Syam sampai Ade Rezki Pratama. Fadli Zon tidak bersedia, karena masih hendak mengawal ideologi Gerindra di DPR.

Suir Syam lansung ditolak. Bagi PKS perolehan 38,393 suara yang membawa Suir Syam menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumbar 1 masih terlalu kecil. Apalagi, Kendati pernah menjabat Walikota Padang Panjang pada pileg lalu Syuir Syam cuma bisa meraup 829 suara dari total 34.866 pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Padang Panjang. Dan alasan terakhir, adalah perihal kesiapan dana Syuir Syam.

Sukri Bey juga demikian. Pada Pileg lalu, dia cuma bisa meraup 31,231 suara dari Dapil Sumbar II. Jauh ketinggalan dari Ade Rezki Pratama yang kini berkantor di Senayan dengan akumulasi suara sejumlah 71,847 pemilih pada Pileg lalu. Satu-satunya keunggulan  Sukri Bei adalah kekuatan finansial. Dan satu-satunya kelemahan Ade Rezki Pratama ada usia muda dan dinilai belum berpengalaman.

Dalam kondisi inilah, Nasrul Abit bergerak cepat. Sadar kalau potensi menangnya masih merayap,  Nasrul Abit merapat kepada Gerindra. 1001 manuver lihai dikeluarkan. Februari 2015 lalu, Nasrul Abit secara resmi menjadi kader Gerindra. Puncaknya adalah ketika Fadli Zon resmi mendukung duet Irwan Prayitno-Nasrul Abit.

Kendati Gerindra sangat kental nuansa garis komando, arahan Fadli Zon bukannya tanpa pertentangan. Isu yang dimainkan adalah Nasrul Abit belum berkeringat dalam membesarkan Gerindra di Sumbar. Nasrul Abit adalah kader yang naik di jalan, kenapa tidak mendukung kader yang lebih senior? Ada pula tudingan terkait aksi kutu-loncat Nasrul Abit dari parpol ke parpol. Siapa aktor-aktor yang bermain dalam gerakan ini? Silakan analisis sendiri.

Yang jelas, Irwan Prayitno memang politisi sejati. Sadar kalau konstelasi Gerindra di Sumbar belum berpadu, Irwan Prayitno pakai jurus “fokus kerja, belum mau urus pilgub”. Hal ini disampaikan Irwan Prayitno dengan bahasa baru tahap “dijodoh-jodohkan” dengan Nasrul Abit, posisi pasangan itu belum fix, tetapi dia siap bekerja dengan siapa saja yang satu visi, dan sementara itu masih mau fokus untuk menyelesaikan amanahnya sebagai Gubernur Sumbar. 

Taktik ini menunjukan Irwan Prayitno tidak mau ikut campur dalam urusan internal Gerindra, sekaligus sinyal bahwa posisi Irwan Prayitno adalah nonblok dari kedua kubu tersebut. Keuntungan lainnya adalah publikasi media. Isu ini membuat nama Irwan Prayitno semakin mengapung, menjadi pembicara di masyarakat.

Lalu, siapakah kader Gerindra yang akan Irwan Prayitno pilih? Nasrul Abit berpeluang besar. Pertama, Nasrul Abit sudah dapat dukungan dari Fadli Zon, dan kita semua tahu kalau Fadli Zon adalah “putera mahkota”-nya Prabowo. Kedua, sama seperti Sukri Bey, Nasrul Abit siap secara pendanaan. Ketiga, sebagai Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit masih memiliki mesin politik yang cukup kuat –baik dari kalangan birokrat Pesisir Selatan, maupun ormas. Konon Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) sudah hampir pasti akan mendukung Nasrul Abit, apapun posisinya, dalam pilkada sumbar mendatang.   

Well, itu urusan di atas kertas. Yang jelas, gerakan penolakan terhadap Nasrul Abit masih bergema. Paling tidak sampai SK Rekomendasi DPP Gerindra turun.   

*Buyuang Binguang adalah analis kelas kampung yang masih suka linglung

Read More

Makan “Tak” Batambuah

oleh : Guswandi 

Pasca reformasi, pemimpin Sumbar (Gubernur) selalu berganti, dan belum ada yang menjabat dua periode. Mulai dari Zainal Bakar, Gamawan Fauzi dan terakhir Marlis Rahman. Jika dibuka lagi sejarah penyebab gagalnya para Gubernur “Batambuah” jabatan, ada bermacam-macam.

Apakah ini akan menjadi tradisi, atau hanya kebetulan semata? Berdasarkan bocoran dari hasil survey, analisa banyak pengamat dan tokoh, posisi Irwan berada di atas angin dan masih dalam posisi paling berpeluang menjadi pemenang. Akankah Irwan menjadi gubernur yang mematahkan anggapan tradisi satu periode tersebut, ibaratnya makan batambuah (menjadi gubernur lagi)?

Saya agak sepakat dengan tanggapan Uda Abdullah Khusairi terhadap pendapat Uda Shofwan Karim yang menyebut hanya IP dan MK yang layak dapat kategori menjadi Gubernur, sedangkan yang lain hanya dapat label Wakil Gubernur.

Karena pendapat Uda Shofwan sekilas memang masuk akal, tapi setelah ditelaah lebih dalam, sepertinya ada yang terlupakan. Poin yang terlupakan adalah alat ukur apa yang membuat “hanya” muncul nama IP dan MK. Atau keberhasilan yang luarbiasa kedua kandidat Gubernur tersebut, sehingga hanya mereka yang disebut layak.

Jika kandidat yang maju hanya itu ke itu saja, dan pengerucutan opini sudah sejak dini dilakukan, kita hanya akan disajikan pilihan yang sama setiap kali Pilkada dilakukan.

Dari sekian banyak nama yang disebut-sebut, ada yang sudah mendapat amanah hampir 15 tahun menjadi pimpinan daerah, dan masih berminat untuk maju kembali. Apakah memang sosok ini begitu hebat dan sukses besar, sehingga dia layak “terus” untuk dicalonkan. Ataukah Sumbar dalam kondisi krisis sosok, sehingga tak ada lagi kandidat lain.

Pernah juga seorang teman bertanya, apakah benar ada kandidat dulu ngomongnya hanya ingin satu kali menjabat, tapi setelah menang ternyata ingin lagi. Apakah sosok itu keenakan atau memang kondisi mendesak dan memaksa agar dia harus melanggar ucapannya? Pertanyaan itu sulit dijawab, karena menjelang pemilu, jawaban apapun akan ditafsirkan berbeda oleh orang lain tergantung posisi orang itu berada. Jika berada dipihak yang tersentil, maka jawaban kita akan dianggap serangan.

Kalau memang para kandidat incumbent memang lebih layak dan dibutuhkan, saya secara pribadi juga sepakat demi kemajuan Sumbar. Tapi jika perkembangan Sumbar hanya berjalan ditempat, alangkah ruginya kita menyerahkan mandat itu lagi kepada incumbent.

Kita juga jangan terlalu pesimis dengan kandidat yang baru muncul dan mengandalkan niat serta semangat. Niat baik dan semangat yang mereka usung akan menjadi energi positif bagi pembangunan di Sumbar.

Kita sebagai masyarakat Sumbar juga tidak salah jika membuka pintu kesempatan lebih besar bagi generasi muda untuk memimpin Sumbar. Dengan potensi yang dimiliki Sumbar, daerah ini butuh pemimpin yang lebih inovatif dan punya pandangan luas.

harian singgalang

Read More