Pilkada Sumbar dan Gubernur Sebelumnya

Dialog kreatif Buya Syafii Maarif dengan Irsyad Syafar di "Resonansi" Republika, Selasa (18/8), dan ruang opini Republika, Sabtu (22/8), menarik perhatian saya. Judul "Resonansi" Buya adalah, "Pilkada di Sumatra Barat 2015". Sementara judul tulisan Irsyad Syafar adalah "Pulanglah Buya". Rasanya, bahkan juga menarik perhatian kalangan tertentu di ranah ini khususnya dan umumnya semua pembaca Republika.

Buktinya, beberapa media sosial mengutip kedua wacana itu. Buya dengan bahasanya yang cerdas dan bernas, sementara Irsyad dengan bahasanya yang lirih dan juga terus terang. Keduanya enak untuk direnungkan, terutama bagi yang ingin Sumatra Barat lebih maju dalam Indonesia yang lebih cemerlang dan berperadaban.

Kata kunci yang dikutip Irsyad Syafar dari Buya adalah bahwa Sumbar dalam hal indeks kesejahteraan (Irsyad: kebahagiaan) terjun bebas pada angka tiga dari bawah setelah Papua dan NTB (Irsyad: NTT). Lalu, Irwan Prayitno dianggap lebih banyak mengurus kepentingan partainya daripada rakyat Sumbar. 

Sebagai orang yang tinggal di Sumbar, sepanjang pemahaman dan pengetahuan saya, apa yang dikemukakan Buya Syafii dan Irsyad Syafar, kedua-duanya mempunyai nilai kebenaran. Kalau dicermati, resonansi Buya bukan hanya kepada Irwan Prayitno yang dituju, tetapi juga kepada lawan bertandingnya di Pilkada Sumbar, dalam hal ini Muslim Kasim dan Fauzi Bahar.

Akan tetapi, terhadap Irwan Prayitno ada pembelaan datang dari Irsyad Syafar anggota DPRD dari Fraksi PKS. Sedangkan terhadap Musim Kasim dan Fauzi Bahar, tidak ada pembelaan. Padahal Irsyad Syafar kalau konsisten sebagai wakil rakyat, bukan lagi milik PKS sebagaimana dia mengatakan bahwa Irwan Prayitno bukan lagi milik PKS, tentu harus membela Muslim dan Fauzi juga.

Oh ya, Irwan Prayitno bukan pengurus PKS di Sumbar, tetapi anggota Majelis Syura pada tingkat nasional. Artinya, posisinya lebih menentukan dalam segala hal. Dan itu tidak berarti dia harus hari-hari ikut rapat atau hadir dalam acara-acara PKS tingkat wilayah, daerah, dan cabang lagi seperti yang disinggung Irsyad Syafar. Itu bukan maqamnya.

Lebih dari itu, ketika Irsyad Syafar membela Irwan Prayitno mengenai hasil survei BPS (2015) tentang indeks kebahagiaan tidak sama dengan kesejahteraan, dia menggiring kepada pendekatan subjektif dan kualitatif. Membedakan kebahagiaan dengan kesejahteraan tidak dengan angka-angka. Tetapi, ketika Irsyad Syafar mengemukakan kesuksesan Irwan Prayitno, yang dikemukakan adalah kuantitatif dengan persentase dan angka-angka.

Apa yang dikutip oleh Irsyad semuanya ada di dalam buku ukuran saku yang diterbitkan dan dicetak oleh PT Grafika Jaya Sumbar (milik Pemda Prov Sumbar) Januari 2015 dengan editor Yongki Salmeno teman Irwan Prayitno yang sehari-hari dekat dengannya. Buku kecil itu sebagai data dan fakta yang dibuat Irwan Prayitno seakan-akan pertanggungjawabannya selama memimpin Sumbar, tetapi bukan resmi dari pemerintah provinsi.

Isi buku dibuka dengan pendahuluan dan pujian seorang teman dan diakhiri dengan riwayat hidup Irwan Prayitno. Lalu isi di dalamnya ada dua hal. Pertama, 315 indikator kemajuan pembangunan Sumbar, yang kedua prestasi dan penghargaan sebanyak 194 butir. Lalu ada dua ilustrasi gambar tentang pembangunan jalan Padang By Pass yang mulus kalau nanti sudah jadi (sekarang belum selesai). 

Maka, Irsyad Syafar mengutip sebagian kecil dari 315 indikator tadi. Begitu pula soal apa yang dinamakan penghargaan dan prestasi juga dikutip oleh Irsyad dari 194 tadi. Maka di dalam pikiran saya, semua gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya membuat laporan seperti itu.

Akan tetapi, ada yang mengusik pikiran saya ketika Irsyad Syafar mengatakan "prestasi yang dicapai Irwan selama lima tahun memimpin Sumbar adalah fakta yang tak terbantahkan, belum pernah dicapai gubernur-gubernur sebelumnya".

Lalu, Irsyad Syafar menerangkan yang dimaksudnya, kembali ke buku Irwan Prayitno soal LKPJ, WTP dari BPK, pemuda pelopor, tour sepeda, penyaluran dana BOS, rehab-rekon pascabencana, dan seterusnya.

Irsyad lupa menyentuh soal pariwisata yang belum optimal. Perolehan prestasi pendidikan yang juga belum pada deretan papan atas di tingkat nasional. Padang, ibu kota provinsi dan gerbang Sumbar, mestinya menjadi wilayah binaan dan pengawasan utama oleh gubernur, tetapi belum bersih seperti zaman Syahrul Udjud menjabat wali kota. Ada gelagat, semua yang baik diklaim dan semua yang kurang belum disebut.

Orang rantau yang gelisah karena komuniksi yang terputus. Investor gamang masuk ke Sumbar antara lain karena soal lahan. Banyak MoU dengan calon investor yang tak ada realisasinya. Gamangnya beberapa pihak terhadap investor luar yang dianggap punya misi lain dan seterusnya.

Lalu amnesia pula menyebut bahwa semua pembangunan yang monumental seperti Masjid Raya, Kelok Sembilan, Jalan Raya Sicincin-Malalak, dan lainnya adalah kelanjutan dari pekerjaan gubernur-gubernur sebelumnya. Bahwa sampai sekarang macet berat mulai dari Koto Baru ke Bukittinggi belum teratasi dan bila musim libur atau Lebaran datang dari Padang ke Payakumbuh yang 110 kilometer itu ditempuh 9 jam.

Hotel Balairung Minang berlantai 13 di Matraman Jakarta dibangun oleh gubernur sebelumnya. Pembangunan kembali Istano Basa yang terbakar 2006 dibangun oleh gubernur sebelumnya. Beasiswa dari pemda untuk melanjutkan sekolah dalam dan luar negeri dan pembangun asrama mahasiswa Minang empat lantai di Kairo, Mesir, oleh gubernur sebelumnya. Semua perguruan tinggi di Sumbar mendapat bantuan untuk beasiswa dosen ke S-2 dan S-3 waktu itu.

Saya khawatir pembaca tersinggung ketika membandingkan Irwan Prayitno dengan Gamawan Fauzi, Zainal Bakar, Hasan Basri Durin, Azwar Anas, dan Harun Zain, semuanya gubernur-gubernur sebelumnya. Padahal, di zaman gubernur sebelumnya, prestasi monumental penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah diukir. Antara lain, penghargaan tertinggi Samkarya Nugraha Parasamya Purna Karya Nugraha di zaman Gubernur Azwar Anas dan Hasan Basri Durin.

Untuk tahun 2014 diterima oleh gubernur Jawa Tengah pada peringatan Hari Otonomi Derah ke-18 di Istana Negara Jakarta, diserahkan oleh Presiden SBY, Jumat (25/4/14). Parasamya paling baru diserahkan Presiden Jokowi 27 April 2015 di istana. Tiga besar penerima Parasamya itu Jatim, Jateng, dan DIY.

Ukurannya jelas bukan hal-hal yang rutin seperti yang disebutkan oleh Irsyad di atas yang hal itu siapa pun gubernurnya akan melakukan. Menurut Prof Dr Djohermansyah Djohan, mantan dirjen otoda Kementerian Dalam Negeri, pada lima tahun terakhir penilaian untuk anugerah luar biasa tadi itu terus dilakukan. Namun, Sumbar belum memperoleh prestasi angka satu atau bahkan belum pada tiga besar. Sumbar baru pada peringkat nomor 20 dari 34 provinsi di Indonesia.

Variabel yang menentukan, di antaranya, indeks perolehan kinerja dalam EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Paling pokok tiga aspek. Wilayah inisiator dan penentu kebijakan. Penilaian berlaku terhadap kinerja kepala daerah dan DPRD.

Tataran pelaksana kebijakan, di antaranya, penilaian terhadap kinerja 47 SKPD. Begitu pula penilaian dan capaian urusan pemerintah, yaitu penilaian perolehan kinerja 26 urusan wajib dan delapan urusan pilihan. Hal lain yang pokok lagi penilaian terhadap indeks kesesuaian materi antara LPPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Di atas segalanya itu, saya menangkap apa yang dirisaukan oleh Buya adalah pada tataran monumental tersebut di atas tadi. Itu pula yang diinginkan Buya bahwa gubernur Sumbar mendatang adalah "petarung sejati", bukan yang biasa-biasa saja. Sekadar tambahan, meski zaman Orde Baru sudah tinggal kenangan, zaman Rudini sebagai mendagri (1988-1993) dulu, kepala daerah yang dapat Parasamya saja yang boleh maju untuk pemilihan periode kedua.

Akhirnya, di balik itu semua, apa yang menjadi wacana Irsyad Syafar sangatlah saya hargai karena bagaimanapun telah memberikan penjelasan terhadap resonansi Buya sehingga ada perbandingan pemikiran. Begitu pula tulisan saya ini dimaksudkan untuk mengasah pikiran, bukan menolak dan meniadakan. Allah Yang Mahatahu. n

Shofwan Karim
Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang
sumber

Read More

Pilkada di Sumatera Barat 2015

oleh : Ahmad Syafii Maarif
Akhirnya setelah bergumul selama beberapa minggu dalam proses yang meletihkan dan tidak bermutu, lawan petahana Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno yang berpasangan dengan Nasrul Abit (mantan bupati Pesisir Selatan) baru muncul secara pasti pada 27 Juli 2015l, yaitu pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar. Muslim, birokrat pernah menjabat bupati Pariaman selama dua periode. Akan halnya Fauzi Bahar, purnawirawan Angkatan Laut dengan pangkat letkol, selama dua periode jadi wali kota Padang. Sosok ini mendapat kritik keras, khususnya oleh warga Padang karena berlakunya kerusakan menyeluruh di kota itu selama Fauzi berkuasa.

Petahana Irwan kelahiran Yogyakarta 20 Desember 1963 selama lima tahun jadi gubernur menyisakan fakta ini: dari sisi tingkat kesejahteraan masyarakat, Sumbar terjun bebas pada angka tiga dari bawah setelah Papua dan NTB. Sebagai seorang tokoh PKS, kata orang Irwan lebih banyak mengurus kepentingan partainya dari pada rakyat Sumbar. Memang Ranah Minang lagi bernasib sial, sulit sekali memunculkan pemimpin pro-rakyat yang mau berjibaku membebaskan propinsi ini dari belitan dan lilitan kemiskinan. Dulu ranah ini mendapat julukan sebagai “industri otak,” kini kita tidak tahu ke mana otak-otak itu bersembunyi. Karena hanya dua pasang yang akan bertanding, maka pilihan rakyat Sumbar sudah dipatok demikian rupa. Nama-nama yang sebelumnya mengemuka, seperti Mulyadi (anggota DPR Pusat) dan Shadeq Pasadique (bupati Tanah Datar) yang banyak didukung oleh kaum terdidik dan perantau sudah terkunci oleh kedua pasangan di atas.

Umumnya perantau Minang yang lahir atau pernah di waktu kecilnya tinggal di sana sangat mencintai ranah ini, tetapi tidak betah berlama-lama di sana. Inilah sebuah paradoks psiko-kultural yang dialami para perantau, tidak terkecuali saya yang berasal dari kawasan udik. Jika saya ditanya, sekiranya berhak memilih calon di atas, jawaban saya adalah: akan memberikan suara kepada salah satu pasangan dengan perasaan gundah. Tetapi Muslim Kasim yang sudah berkepala tujuh diharapkan bisa mengawal wakilnya sekiranya terpilih pada pilkada 9 Desember tahun ini. DR. Shofwan Karim, tokoh sipil Minang yang tetap bermukim di sana, sewaktu saya lontarkan isu perlunya pemimpin petarung untuk Sumbar, jawabannya negatif: tidak ada petarung itu di sana saat ini.

Inilah situasi Minang waktu kini. Para intelektual idealis, seperti Tan Malaka, Agus Salim, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, Hamka, dan sederetan nama besar lain, tidak lagi lahir di sana. Seakan-akan rahim bumi Minang tidak mampu lagi melahirkan sosok-sosok idola itu di era kemerdekaan. Sisa-sisa otak besar Minangkabau sekarang lebih memilih profesi, seperti dokter, pengusaha, pejabat negara dari pada menjadi pemikir-pejuang-petarung. Ungkapan “alam terkembang jadi guru” sudah kehilangan daya tariknya di alam kemerdekaan bangsa. Kata sastrawan alm. A.A. Navis, tempo dulu orang Minang tidak terpukau oleh kekuasaan politik. Sekarang sebagai bagian dari Indonesia yang kumuh, orang Minang kini suka sekali berburu kekuasaan. Bukan untuk mengabdi, tetapi sebagai mata pencarian. Akankah suasana semacam ini bakal berlangsung lama? Mudah-mudahan tidak. Pasti akan bermunculan generasi yang lebih segar dengan visi jauh ke depan, baik di ranah mau pun di rantau.

Untuk melangkah ke sana harus dirancang dari sekarang siapa yang akan didaulat jadi pemimpin Sumbar tahun 2020-2025. Jika bertemu ruas dengan buku antara ranah dan rantau, tidak ada alasan bagi alam Minangkabau untuk jatuh terjerembab seperti sekarang ini. Sudahlah, gubernur/wakil gubernur periode 2015-2020 harus menjadi pejabat transisi untuk menuju Minangkabau yang segar, bermartabat dan bermutu di bawah kepemimpinan dengan karakter kuat. Saya tahu di antara intelektual muda Minang sekarang ini tanda-tanda untuk tampil sebagai pemikir-petarung mulai bermunculan. Mereka sudah muak dengan segala kepalsuan yang mendera Sumbar selama ini. Gagasan pemikir-pejuang-petarung jangan sampai terlupakan oleh kegadukan politik yang sarat dengan pragmatisme tunamoral ini.
sumber 

Read More

BINGBANG Untuk Muslim Kasim - Fauzi Bahar

Bagi beberapa kalangan, pasangan Muslim Kasim – Fauzi Bahar barangkali tidak terprediksi. Pasalnya, jauh sebelum Pemilu Gubernur (pilgub) Sumbar, Muslim Kasim lebih dekat dengan Shadiq Pasadigoe dan Syamsu Rahim. Konon, jika UU Pilkada tidak direvisi, sudah ada skenario untuk menjadikan Muslim sebagai Gubernur, sementara Shadiq Pasadigoe dan Syamsu Rahim masing-masing menjadi Wakil Gubernur.

Kisah “perjodohan”  Muslim Kasim – Fauzi Bahar banyak dimotori oleh Basrizal Koto (Basko) dengan melempar wacana di Harian Haluan. Namun jauh-jauh hari, sebenarnya kalangan alumni muda Universitas Negeri Padang (UNP) sudah bermanuver untuk menjodohkan, alumni Pasca Sarjana UNP dan ketua Iluni UNP ini.

Kalau dalam sepakbola, kesebelasan  Muslim Kasim – Fauzi Bahar  adalah kesebelasan pemain bintang. Pemain bintang pertama adalah mesin politik parpol. Kecuali PKS dan Gerindra, semua parpol pemilik kursi DPRD Sumbar mendukung  Muslim Kasim – Fauzi Bahar. Parpol-parpol pendukung Muslim Kasim – Fauzi Bahar adalah PAN, NASDEM, HANURA, PDIP, GOLKAR, PPP, DEMOKRAT, PKB. Bisa dibayangkan mesin politik parpol yang berada di belakang Muslim Kasim – Fauzi Bahar.

Kedua, Muslim Kasim – Fauzi Bahar  didukung oleh para tokoh  Minangkabau.  Kalangan pertama, adalah mantan kompetitor mereka, yaitu Mulyadi, Epyardi Asda, Shadiq Pasadigoe dan Syamsu Rahim. Betty Shadiq, istri Shadiq Pasadigoe, anggota DPR RI bersama para relawannya siap terjun untuk memenangkan  Muslim Kasim – Fauzi Bahar. Syamsu Rahim bahkan menjadi ketua Tim Sukses Muslim Kasim – Fauzi Bahar.

Dukungan selanjutnya dari para sesepuh minang, sebut saja Azwar Anas, Is Anwar, Fasli Djalal dan Fahmi Idris. Kehadiran mereka seolah menjawab permohonan dari para anak kemenakan agar para sesepuh Minang ini mau turun gunung untuk mendorong perubahan di Sumatera Barat. Belum lagi dukungan Indra Jaya Piliang yang mengkonsolidasi pemuda-pemuda minang intelektual yang mahir bersosmed-ria baik di ranah maupun di rantau.

Dukungan tokoh-tokoh, yang mayoritas merupakan sosok-sosk pemuncak di kawasan darek,  sontak menghapus isu calon pasisia. Isu ini merupakan strategi B pasangan incumbent, setelah strategi  A yaitu banyak pasangan agar cerai-berainya suara pemilih yang kecewa terhadap Irwan Prayitno, gagal dilaksanakan.

Ketiga, dukungan yang sifatnya primordial. Dukungan ini tergolong menarik. Lazim saja kalau Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) mendukung Muslim Kasim – Fauzi Bahar. Tapi kalau Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) kemudian mendukung Muslim Kasim – Fauzi Bahar tentu luar biasa. Pasalnya, Nasrul Abit, cawagubnya Irwan Prayitno, boleh disebut sebagai representasi dari Pesisir Selatan.

Ini juga mengingatkan saya pada DPC Gerindra Pesisir Selatan yang sebelumnya menolak Nasrul Abit sebagai cawagub-nya Gerindra Sumbar. Penolakan ini bahkan sampai ke ranah hukum.  Ada apa? Mengapa urang sekampuang Nasrum Abit justru menolak Bupati pesisir Selatan tersebut? Jika di kampuang  sendiri Nasrul Abit tidak didukung, bagaimana dengan pemilih di luar kampungnya?

Keempat, dukungan gerbong UNP. Pelopornya adalah alumni-alumni muda, di luar struktural kampus, yang berkutat di organisasi mahasiswa. Umur yang tidak terpaut jauh dan ikatan organisatoris ormawa ini menjadi tali perekat gerakan mereka. Bagi mereka  Pilgub Sumbar kali ini merupakan wahana untuk menyatukan barisan.

Dahulu, pada Pilgub 2010, gerbong UNP terpecah karena Muslim Kasim dan Fauzi Bahar maju sendiri-sendiri. Tetapi kali ini, dengan berkongsinya Muslim Kasim dan Fauzi Bahar menjadi kesempatan emas bagi para alumni muda UNP ini untuk menata barisan. Apalagi, duet Muslim Kasim dan Fauzi Bahar juga tidak bisa dilepaskan dari dorongan para alumni muda ini, baik yang dititipkan melalui para mahasiswa yang bersimpati dengan gerbong UNP, alumni UNP di parpol, sampai dorongan informal ketika Muslim Kasim – Fauzi Bahar bertemu dalam kegiatan-kegiatan resmi kampus.

Konon moment pulang kampuang lalu, di Kota Padang telah terjadi pertemuan antara alumni muda UNP baik yang bergerak di rantau maupun di ranah untuk berpadu memenangkan Muslim Kasim-Fauzi Bahar. Posko-posko pemenangan aktivis berlatar belakang kampus ini akan segera didirikan di berbagai kabupaten/ kota di Sumatera Barat.

Pekerjaan besar Syamsu Rahim selaku ketua tim pemenangan Muslim Kasim – Fauzi Bahar  adalah mengkonsolidasikan semua mesin politik tersebut. Dengan manajemen kampanye yang apik, mesin-mesin politik ini akan mendorong  sebuah “bingbang” – ledakan besar, bagi pemenangang Muslim Kasim – Fauzi Bahar. Selamat bekerja!

Read More

Menakar Calon Pilkada di Sumbar

Oleh : M. Nur Idris *)
 
PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2015, kalau tidak ada perubahan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Untuk Pilkada serentak di Sumatera Barat akan dilaksanakan sebanyak 13 daerah yakni; Pilkada Gubernur Sumatera Barat dan 12 Pilkada daerah kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Walikota, dengan rincian 10 kabupaten dan 2 kota.

Sepuluh pilkada daerah kabupaten antara lain; Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pasaman, Lima Puluh Kota, Agam, Tanah Datar, Solok, Sijunjung, Solok Selatan dan Pesisir Selatan serta dua pilkada daerah kota yakni Bukittinggi dan Solok.

Pelaksanaan pilkada serentak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Untuk pelaksanaan pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemilu telah meresmikan dimulainya tahapan pilkada serentak pada 17 April lalu. Dimulainya tahapan pilkada oleh KPU, maka munculah nama-nama  para calon gubernur Sumbar periode 2015-2010 dalam bentuk baliho dan atribut calon lainnya.

Nama-nama calon gubernur Sumnbar yang muncul saat ini antara lain; Irwan Prayitno (Gubernur Sekarang), Epiardi Asda (Anggota DPR-RI), Fauzi Bahar (Mantan Walikota Padang). Sodiq Pasadigoe (Bupati Tanah Datar), Muslim Kasim (Wakil Gubenrnur Sekarang), Mulyadi (Anggota DPR-RI), Syamsul Rahim (Bupati Solok), Nasrul Abit (Bupati Pesisir Selatan), dan Hendra Irwan Rahim (Ketua DPRD Sumbar).

Tidak kalah dengan calon gubernur, di kabupaten/kota yang juga akan melaksanakan pilkada serentak dengan pilkada gubernur Sumbar, telah muncul nama-nama calon Bupati/Walikota yang hampir seluruhnya sudah memasang atribut calon berupa baliho, spanduk dan alat peraga lainnya, sebagai bentuk sosialisasi.

Dari nama-nama calon pilkada kabupeten/kota yang muncul, para incumbent nyaris maju kembali dalam pilkada serta nama-nama dari berbagai kalangan antara lain, pengurus parpol, anggota DPRD, PNS aktif,  pensiunan PNS, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Baik yang berdomisili di daerah (kampung halaman) maupun sengaja datang dari rantau untuk maju dalam pilkada.

Yang ditunggu masyarakat pada pilkada serentak 9 Desember 2015 adalah, siapa yang akan maju sebagai kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota atau siapa yang menjadi wakil kepala daerah untuk wakil gubernur, wakil bupati maupun wakil walikota dari sosialisasi baliho, spanduk dan atribut calon yang sekarang sudah terpasang disepanjang jalan raya.
 
Sampai akhir April ini belum ada satupun, baik untuk pasangan gubernur Sumbar, maupun pasangan bupati/walikota yang sudah berani terang-terangan ke publik menyampaikan pasangannya. Belum ada satupun calon ataupun pasangan calon yang menyatakan akan maju dengan parpol atau koalisi parpol. Karena hampir seluruh parpol di daerah kabupaten/kota tidak bisa mengusung pasangan calon secara sendiri, termasuk untuk mengusung pasangan gubernur Sumbar.

Mengacu kepada persyaratan pengajuan pasangan calon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengisyaratkan dua puluh persen perolahan kursi di lembaga legislatif, maka untuk DPRD Sumbar dipastikan tidak ada satupun yang bisa mengusung pasangan calon sendiri. Inilah persoalan politik yang terjadi sekarang, bagaimana bentuk koalisi parpol di propinsi Sumbar belum muncul ke permukaan.

Menghitung kader partai untuk maju mudah ditebak namun memastikan koalisi dan pasangan calon adalah hasil akhir yang penuh perjuangan. Irwan Prayitno adalah kader PKS mau maju dengan koalisi apa dan dengan wakil siapa belum terjawab. Fauzi Bahar kader PAN belum dipastikan akan diusung PAN berkoalisi dan berpasangan dengan siapa. Hendra Irwan Rahim Ketua Golkar Sumbar, partai pemenang namun tidak cukup syarat untuk mengusung sendiri ditambah masalah dualisme kepengurusan pusat.

Lain lagi Epiyardi Asda pengurus pusat PPP juga terkendala untuk mengusung sendiri karena tidak cukup syarat untuk memajukan pasangan calon ditambah bernasib sama dengan Golkar masalah dualisme kepengurusan di pusat. Muslim Kasim walaupun didukung banyak pihak namun belum mendapat parpol sebagai perahu untuk maju dalam pilkada termasuk akan berpasangan dengan siapa.

Mulyadi merupakan pengurus pusat Demokrat, bagi kalangan partai berlambang mersi di Sumbar sosok calon ini tidak asing lagi. Namun Demokrat bernasib sama dengan parpol lain tidak bisa mengusung sendiri pasangan calon, ditambah Mulyadi tidak memperlihatkan democrat berkoalisi dengan partai apa dan  berpasangan dengan siapa nantinya.

Sodiq Pasadigoe secara historis punya kedekatan dengan Golkar, baliho dan atribut calon sudah banyak beredar, namun belum mempunyai partai yang akan dikendarai termasuk apakah akan maju berpasangan dengan siapa. Namun beredar kabar Sodiq akan maju bersama Muslim Kasim tapi belum tahu siapa yang menjadi BA 1 atau BA 5.

Syamsul Rahim atau Nasrul Abit adalah dua bupati yang akan maju dalam pilkada Sumbar selain Sodiq Pasadigoe, namun belum dipastikan lewat parpol dan berpasangan dengan siapa. Keduanya sebenarnya kader parpol, Syamsul Rahim kader Golkar yang juga punya emosional dengan demokrat. Nasrul Abit adalah penasehat Demokrat Sumbar.  Terakhir santer kabar beredar Syamsul Rahim akan mendampingi Sodiq Pasadigoe dan Nasrul Abit akan mendampingi Irwan Prayitno dalam pilkada serentak tahun ini.

Begitu juga untuk pasangan bupati/walikota yang akan maju di kabupaten/kota di sumbar, sama dengan pengajuan pasangan gubernur juga belum bisa memperlihatkan pasangan yang akan maju serta koalisi partai politik.

Kalaupun ada satu dua partai politik yang bisa mengusung sendiri seperti Golkar dan PPP, namun terkendala masalah dualisme kepengurusan pusat. Belum lagi masalah adanya persetujuan pimpian wilayah dan pusat masing-masing partai politik daerah kabupaten/kota.

Dari catatan diatas dapat ditarik kesimpulan kenapa sampai saat ini belum kelihatan pasangan calon gubernur sumbar ataupun pasangan calon bupati/walikota, setidaknya ada dua catatan;

Pertama, tidak ada satupun partai politik di Sumbar yang bisa mengusung pasangan calon gubernur secara sendiri, begitu juga dengan beberapa daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak.

Kedua, sulitnya masing-masing partai politik atau pimpinan partai poltik dalam melakukan koalisi karena tingginya tingkat negosiasi politik.

Memperhatikan rancangan Peraturan KPU tentang tahapan pilkada serentak, maka sekitar Juni-Juli pasangan calon pilkada akan mendaftar ke KPU. Artinya ada sekitar lima bulan bagi pasangan untuk bersosialisasi menyampaikan visi dan misi, begitu juga dengan masyarakat akan melihat secara dekat bobot dan bibit pasangan calon.

Untuk pendidikan politik sebaiknya pasangan calon pilkada atau partai politik pengusung sudah berani meperlihatkan ke public siapa yang akan diusung. Jangan lagi masyarakat disodorkan pilihan “membeli kucing dalam karung”. Mudah-mudahan.!!!.

*) Penulis Anggota DPRD Kota Bukittinggi

sumbaronline

Read More

Partai Politik Harus Terbuka

Dilema Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 dan UU KIP

Kehebohan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota telah berlangsung. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, dalam hal pemilihan umum. Pengesahan UU No. 1 tahun 2015 menjawab berbagai pertanyaan yang muncul paska Perppu No. 1 tahun 2014 dikeluarkan.

Konsekuensi politik, bagi orang yang memiliki kekuatan modal atau kader partai sudah bersiap untuk mendaftar dan berjuang di pelbagai partai politik. Tujuan mereka yang melamar partai politik adalah untuk diusung sebagai kandidat kepala daerah. Spanduk, baliho dan media kampanye bakal calon telah memeriahi lokasi-lokasi publik sebagai bentuk nyata kesiapan maju memimpin daerah 5 tahun kedepan.

Bagi incunbent, pemberitaan di media menjadi sarapan pagi pembaca yang memaknai sesuai dengan pengalaman kerohanian dan politik komentator. KPU dalam upaya promosi pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota telah kalah satu langkah dari para peminat jabatan kepala daerah.

KPU masih asyik dalam pemberitaan media dan membiarkan diskusi-diskusi terkait UU No. 1 tahun 2015 diselenggarakan oleh para civil sociaty. Kita bisa melihat KPU masih disibukkan dengan perosalan anggaran, klarifikasi pemberitaan serta persiapan-persiapan suksesi UU Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pendanaan masih diproses dengan teliti karna menggunakan APBN 2015.

Kembali pada Proses lamaran bakal calon kepada parpol yang seharusnya dilaksanakan Uji Publik yang dalam revisi UU Pilkada telah dihapuskan. Logika yang ditawarkan adalah uji publik berada dalam kewenangan partai, karena partai lah yang lebih mengetahui sang calon dengan aturan-aturan kepartaian. Akan tetapi partai harus menjelaskan mekanisme dan dasar logis dalam menetapkan calon yang diusung.

Sedangkan jika Uji Publik tetap dijalankan sesuai amanah Perppu No. 1 tahun 2014, maka KPU harus berjelas-jelas dengan kesiapan dan keterbukaan Uji Publik. Mekanisme Uji Publik masih menjadi rahasia KPU RI dan belum membuka ruang kepastian dalam pelaksanaannya. Teknis pemilihan Tim Uji Publik, hanya sebatas semangat dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih baik.

Siapa orangnya, apa kriteria dan kapasitas tim independen Uji Publik “terlihat" sebagai keegoan dalam memaksakan regulasi. Kaca mata penulis, kali ini legislator berhasil mengamankan suaranya di hadapan pemerintah. Sederhananya, Uji Publik hanya berguna mengeluarkan sertifikat bahwa seseorang bisa dicalonkan atau tidak.

Apabila partai tetap mengusung calon tersebut, KPU tidak memiliki kuasa untuk menggagalkannya. Penilaian tim penguji bisa jadi alat pelawan bagi peserta jika bisa dikuatkan dalam sidang PTUN yang pada kahirnya memperlawa tahapan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dilema lanjutan terjadi saat seseorang ber-uang mengalahkan kader partai untuk maju dalam pertarungan demokrasi 2015. Kita patut bertanya kepada partai politik dalam menjalankan rekruitmen partai sebagai salah satu fungsinya. Kalau calon non kader diusung dan didukung mati-matian, sama saja mengungkapkan bahwa pendidikan politik oleh partai kepada kader tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di lain sisi, masyarakat hanya akan menerima hasil penetapan partai terhadap calon kepala daerah yang akan diusung memeriahkan pesta demokrasi 2015. Alangkah baik, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi menganut nilai-nilai keterbukaan informasi dengan cara menyampaikan atau mengumumkan semua kandidat calon kepala daerah yang mendaftar ke partainya.

Setelah itu menyampaikan tahapan yang harus dilalui oleh para pelamar partai untuk diusung sekalugus materi aturan terkait sesuai AD ART Partai. Sebagai contoh: apakah pelamar sesuai dengan kriteria partai politik? Apakah calon merupakan orang umum atau kader? Bagaimana pengalaman calon dalam perpolitikan indonesia? Sejauh mana calon menjawab permasalahan bangsa secara umum atau daerah secara khususnya?

Partai politik harus terbuka menjelaskan kesiapannya menghadapi pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Penjelasan ini bisa bersama media sebagai bentuk simbiosis mutualisme. Partai mengurangi biasa promosi dalam memberitahukan aktifitasnya kepada para pendukung idiologis dan media bisa mendapatkan berita ‘khusus’ tanpa harus bersusah payah menemui punggawa partai yang sibuk.

Bank Data selama proses suksesi kepala daerah harus bisa dikonsumsi oleh publik demi transparansi pemimpin produk pilkada 2015. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diasumsikan sukses 1 putaran harus menjamin kepala daerah yang sesuai dengan pilihan “Suara Tuhan”.

Mayoritas atau minoritas “Suara Tuhan” tetap membuka peluang perbaikan daerah kedepan. Pakar politik dan akademisi tetap berdebat untuk menemukan teori-teori ideal demokrasi Indonesia. Cara ini akan menyenangkan hati para pengamat politik walau belun tentu proses yang dilalui pelamar partai sesuai dengan keterbukaan informasi partai sesuai amanah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Terbuka semenjak penerimaan pendaftaran peminat jabatan kepala daerah, Tim Sukses dan Pemenangan, kekuatan pendanaan baik dana calon maupun dana partai. Parpol juga harus mempertimbangkan keterbukaan informasi kepada kader partai untuk belajar mengikuti semua tahapan suksesor kepala daerah. Kedepan kader parpol lah yang akan memimpin suatu daerah dengan bantuan koalisi.

Pendidikan politik ini akan berperan besar dalam membesarkan partai sejalan memajukan demokrasi Indonesia. Keterbukaan ini menjanjikan kemajuan demokrasi bahwa partai bersama rakyat dalam mengusahakan dan mengupayakan pemimpin daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk maju dan sejahtera. (*)

Andrian Habibi - Beraktivitas di PBHI Sumatera Barat

news.padek

Read More

Muslim Kasim : Politik Itu Ibadah

Cara berpolitik di Minangkabau berpolitik santun. Kalaupun ada cabik, cabiknya juga cabik-cabik bulu ayam, juga cabik-cabik berdunsanak, ujungnya akan saling bermaafan dan berangkulan dalam kasaiyoan.

Bila mana massa kita pukau dengan berbagai ragam pencitraan dalam niat yang hanya sekadar pencitraan, lalu karena pencitraan yang sistematis dan masif itu tadi mampu memikat masyarakat sehingga menghantarkan kita pada tahta kekuasaan dan kemudian tak mampu menjalankan amanah tersebut, maka siaplah untuk sebuah pertanggungjawaban akhirat dari mahkamah Yang Maha Kuasa.

Politik pencitraan sangat menguntungkan dan melapangkan jalan untuk meraih kekuasaan tapi sangat kelat dalam kenyataan. Tidak masanya kita melemparkan mimpi muluk atau mimpi manis pada masyarakat sendiri. Masa kini adalah masa di mana kita memberi dan memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan apa yang kita inginkan. Masyarakat harus kita cerdaskan dan kita jauhkan dari bujukan-bujukan pencitraan belaka.

Membuai masyarakat dengan pencitraan, lalu mengharapkan dukungan masyarakat kemudian ketika apa yang dikehendaki tercapai, mereka dilupakan adalah sebuah sikap dzalim yang dimurkai Allah. Orang bijak tak akan pernah “menokok”. Apa yang sudah ia lakukan, apa yang akan ia lakukan, atau apa yang seolah-olah ia lakukan, kemudian diumbar-umbar kembali untuk meminta balasan, bukan sikap yang baik.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melupakan segala kebaikannya kepada rakyat namun rakyat tak pernah melupakan kebaikan pemimpinnya sepanjang masa. Ia melegenda di ruang pikiran massa yang dicatat oleh masa dengan tinta emas kepemimpinannya. Ia menjadi seorang legend yang dikenang.

Rakyat pantas mengungkapkan kebaikan dan keburukan pemimpin; karena mereka yang langsung merasakan nikmat dari kebijakan pemimpin. Namun, jika pepimpin mengungkapkan kebaikannya sendiri di hadapan rakyat, maka hal itu cendrung bermuatan pencitraan dan “menokok” segala perbuatannya pada rakyat. Menokok atau menuntut balas atas segala perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebuah pertanda ketakikhlasan.

Kasihan rakyat, bila terlalu sering dibujuk dan dirayu untuk sebuah tahta dunia diri. Kasihan rakyat bila terlalu sering dipertontonkan berbagai ‘ gambar’ kebohongan.

Politik itu untuk dunia, politik itu untuk akhirat!

Politik itu amal ibadah yang baik. Mana bisa kita berharap melakukan bebagai kebaikan ke depan bila diawali dengan cara-cara yang tidak baik. Sesuatu yang diawali atau sesuatu yang diperoleh dengan cara yang buruk, dengan cara yang menyakiti, niscaya akan berujung bala petaka. Kekuasaan itu penting dan perlu.

Tanpa adanya kekuasaan, kekuatan kebenaran tidak akan pernah mencapai titik optimal. Optimalisasi kebenaran itu berada pada “kekuasaan”. Panggung politik, pentas politik, arena politik, adalah jembatan untuk menghantarkan kita pada cita-cita bersama; yakni meraih kekuasaan untuk jihad kebenaran. Tapi, kunci “kebenaran” itu adalah bagaimana cara kita “berjalan” meniti jembatan hingga sampai ke seberang, apakah dilakukan dengan cara yang benar pula?

Apakah dalam perjalanan itu, kita melakukan penungkaian, penyikutan, mencaci maki, menghujat, memfitnah, sehingga para pejalan-pejalan lain terhenti di depan jembatan, sehingga kita sampai sendiri berkat melakukan berbagai cara yang curang, penuh penistaan dan terkekeh-kekeh puas menyaksikan kejatuhan “orang lain”.

Niscaya, kekuasaan yang diperoleh dengan cara tidak baik, tak akan pernah diridhoi Tuhan. Yakinlah. Ia akan menjadi pemimpin yang curang, sahabatnya adalah kekeliruan-kekeliruan. Ia tak akan pernah menjadi pemimpin umat, kecuali ia hanya akan menjadi pemimpin bagi golongannya sendiri. Golongan yang mendukung kecurang-kecurangan yang menghalalkan berbagai cara; cara apa saja, yang penting kekuasaan dalam genggaman.

Hal demikian bukanlah cara berpolitik yang islami. Untuak syiar kebaikan, cara berpolitik kita adalah berpolitik santun,cerdas, dan sejuk di hati orang banyak. Aura-aura berpolitik kita adalah “menyaru” aura positif.Bukan negatif. Tak akan pernah sesuatu yang dimulai dengan negatif akan bermuara pada sesuatu yang positif.

Politik Minangkabau

Kita orang Minangkabau adalah orang yang mengarifi alam. Bagi kita, alam takambang menjadi guru. Ia cermin atas kekuasaan dan kekuatan Allah SWT. Amatilah alam, maka cinta dan kagummu pada Tuhan akan semakin tinggi dan tebal. Mengamati keindahan alam adalah salah satu cara meningkatkan nilai-nilai ketaqwaan.

Ketika orang minang menyepakati “alam takambang menjadi guru” membuat nagari ini menjadi negeri yang berselimut aura positif yang melahirkan kalimat “lawik sati rantau batuah”. 

Alam takambang jadi guru, lawik sati rantau batuah, saciok bak ayam sadanciang bak basi, indak adoh kusuik nan indak salasai, tasilang di sangketo-rundiang tampek baiyo-iyo, batuah saiyo dek sakato basipakaik dalam adaik basandi sayarak-syarak basandi Kitabullah adalah karakteristik alam yang mempengaruhi karakteristik Minangkabau nan tacinto.

Makanya, apapun jenis dan “persaingan dan bentuk pertandingan” di Minangkabau adalah persaingan yang berasaskan rasa berdunsanak bukan rasa “sakit hati” dan “dendam” kesumat yang menghancurkan. Bukan begitu. Sesama Muslim kita adalah bersaudara. Berat untuk menyakiti hati sesama muslim. Kalau pun ada di antara kita, sesama muslim yang kita rasa “khilaf” atau lupa, kewajiban bagi kita untuk mengingatkannya.

Islam dan Minangkabau, sulit dipisahkan. Tidak diakui seseorang sebagai orang Minang, kalau dia bukan seorang Muslim. Kalau dia murtad, dia dibuang sepanjang adat, begitulah komitmet Perjanjian Marapalam atas konsekwensi  Adaik Basandi Syarak-syarak Basandi Kitabullah!”. Cara berpolitik di Minangkabau berpolitik santun.

Kalaupun ada cabik, cabiknya juga cabik-cabik bulu ayam, juga cabik-cabik berdunsanak, ujungnya akan saling bermaafan dan berangkulan dalam kasaiyoan. Urang Minang tabu melakukan cara politik mambalah buluah. Ciek dipijak, nan ciek diangkek. Saya kecewa. Sangat kecewa. Ketika ada trend politik perbandingan yang melukai saudara sendiri.

Itu jauh dari cara-cara orang Islam dan orang Minang berpolitik. Seakan-akan ada upaya, yang diawak rancak, nan di urang buruk. Gaya berpolitik belah bambu, atau politik memudurkan lampu orang untuk memperterang lampu sendiri adalah gaya politik yang sangat tidak “islamis” dan sangat tidak “Minangkabauisme”. Itu melukai hati orang lain.

Kalau akan berupaya melakukan apapun bentuk pencitraan selalulah berpegang teguh pada “ tarangkan sajo lampu awak-lampu urang jan dimatikan atau jan dipudurkan!”. Orang Minangkabau adalah orang pintar, orang cerdik, orang hebat. Namun, pintarnya kita jangan pintar melukai. Cerdiknya kita jangan cerdik membohongi. Hebatnya kita, jangan hebat mempermalukan atau menhina atau memfitnah dunsanak surang.

Ketika kita apungkan sesuatu yang memberi luka, sesuatu yang beraroma fitnah, hasutan, dan lain-lain yang buruk, itu akan memicu munculnya aura negatif. Kalau aura negatif dilawan dengan aura negatif pula, yang akan lahir adalah kegaduhan yang berkerat rotan. Mencari, memunculkan, meniupkan, menghasut, menciptakan, menghimpun opini negatif, itu sangat sepele. Kalau bagi saya, itu sampah dan debu.

Sekali tiup, debu di atas tunggul itu lenyap dan berderai di udara. Dengan kasih sayang, dan atas izin Allah, debu itu lenyap dan terbakar bersama setan-setannya. Yakinilah. (*)

Muslim Kasim - Wakil Gubernur Sumatera Barat

news.padek

Read More

KARTUN SINDIRAN TAGLINE BACAGUB SUMATERA BARAT

Gambar ini dikutip dari  Fanpage Facebook Si Bujang, tokoh kartun ciptaan Igoy, jurnalis di Sumatera Barat. Jadi si Bujang ini mengomentari tagline Bacagub Sumbar dengan gaya khas rakyat –sindiran, curiga, abai :D.  Lai ndak ota se tuw pak??? – bukan cuma ngomong kosong kan Pak?  

Fanpage FB Si Bujang

Read More

Pemimpin yang Diridhai

Sebagai umat Islam, meyakini bahwa kita adalah manusia pilihan, umat terbaik di sepanjang zaman. Sebab Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi makhluk yang berperan ganda, yaitu sebagai Abdun atau hamba Allah dan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Peran dan tugas manusia sebagai khalifah menuntutnya untuk mampu mengelola, melestarikan, menguasai dan memakmurkan alam ini. 

Manusia harus mampu berinteraksi dengan sesamanya (hablun minannas) dan alam sekitarnya (hablun minal ‘alam) secara harmonis. Allah pun membekali manusia berbagai potensi untuk mampu berkuasa. Karena itu, manusia memiliki hasrat ingin berkuasa. Namun tidak semua manusia mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah secara baik, meskipun kekuasaan telah ada di tangannya. 

Tidak semua pemimpin terpilih di negeri ini mampu mengendalikan kekuasaan sesuai dengan keridhaan-Nya. Untuk mewujudkan tugas dan peran manusia sebagai khalifah, maka umat Islam butuh sosok pemimpin yang adil. 

Salah satu profil pemimpin atau penguasa yang dikisahkan dalam al-Quran adalah Nabi Daud a.s. Allah SWT memberikan peringatan kepada Nabi Daud a.s. melalui firman-Nya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Qs. Shaad/38: 26).

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Daud a.s. untuk memutuskan perkara secara adil. Sebab seorang pemimpin berhak untuk mengambil kebijakan dan keputusan terkait dengan berbagai persoalan yang ada di bawah kepemimpinannya. Demikian pula Nabi Daud a.s., suatu ketika pernah dihadapkan pada persengketaan dua orang laki-laki yang menghadap padanya.

Maka sebagai seorang pemimpin, Allah memerintahkannya agar memutus perkara secara adil. Keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, secara objektif, apa adanya, tidak bertentangan dengan hukum Allah; bukan karena kepentingan pribadi dan kelompoknya. Di sisi lain, Allah melarang keras para penguasa berkuasa dengan mengikuti hawa nafsu.

Memimpin dengan hawa nafsu akan melahirkan kebijakan yang hanya berorientasi pada duniawi, mengedepankan materi, memilih kenikmatan sesaat, mementingkan diri dan golongan, cenderung menghalalkan segala cara; hukum mereka rekayasa, korupsi menjadi budaya, agama hanya pemanis kata. Memperturutkan hawa nafsu menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. 

Dengan demikian ia akan kehilangan kontrol pribadi sehingga ia tersesat dari jalan yang diridhai Allah. Apabila kesesatan itu telah menyelubungi hati seseorang, ia lupa akan keyakinan yang melekat dalam hatinya bahwa di atas kekuasaannya masih ada yang lebih berkuasa. Itulah sebabnya orang yang memperturutkan hawa nafsu itu diancam dengan ancaman yang keras, mereka akan rasakan deritanya di hari pembalasa. 

Firman-Nya: … Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Qs. Shaad/38: 26).

Azab itu bisa saja ditunjukkan Allah sebagiannya di dunia, dan pasti mereka rasakan di akhirat. Tidak sedikit di antara pemimpin yang memperturutkan hawa nafsunya itu berakhir dengan su’ul khatimah (akhir yang buruk) di penghujung kepemimpinannya. Kebaikan yang selama ini dielu-elukan terkubur dan berganti dengan bau busuk yang menyengat. 

Allah bukakan aibnya di antara sesamanya. Namun, bagi mereka yang konsisten menegakkan amanah, tentulah akan dimuliakan. Tetapi tidak ada pula jaminan orang yang berjuang menegakkan kebenaran itu akan dipuji dan dihormati orang dalam kehidupannya. Adakalanya kebijakan yang mengedepankan keadilan dan kebenaran itu tidak populer bagi rakyatnya. Ia pun dihina dan direndahkan. 

Tentu hal itu tidaklah akhir yang buruk (su’ul khatimah) baginya. Tak heran, ada pemimpin yang masa hidupnya dihina, tapi setelah ia tiada baru dipuji dan disayangi. Lalu bagaimanakah caranya agar kita sebagai umat Islam tampil sebagai umat terdepan dengan hadirnya para pemimpin yang menjalankan tugasnya sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini?

Untuk memenuhi harapan itu, patut kita renungkan firman Allah SWT dalam surat an-Nur/24 ayat 55: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik (Qs. an-Nur/24: 55).

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT berjanji akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan meneguhkan agama yang telah diridhai-Nya kepada mereka. Paling tidak ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, teguhkan iman kepada Allah SWT. Iman kepada Allah tidak sekedar keyakinan dalam hati, tetapi terintegrasi dalam setiap ucapan dan tindakan. 

Konsekuensi orang yang beriman adalah senantiasa merasakan bahwa Allah SWT senantiasa mengawasinya, kapan dan di mana pun. Maka seorang pemimpin yang beriman, tidak akan berani korupsi, melakukan kejahatan dan kezaliman, karena ia yakin Allah senantiasa mengawasinya. Kata iman juga seakar dengan kata aman dan amanah.

Setiap mukmin mesti berkontribusi mewujudkan rasa aman bagi lingkungan sekitarnya lalu ia senantiasa memelihara sifat amanah setiap menjalankan tugas sesuai dengan profesinya. Menjadi pemimpin itu banyak godaan. Maka iman menjadi benteng dan perisai untuk menolak godaan negatif itu. Kedua, gemar beramal saleh. Shaleh artinya baik, lawan katanya adalah fasad, artinya berbuat kerusakan.

Orang yang beramal shaleh adalah orang yang tidak berbuat kerusakan baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Amal shaleh merupakan suatu pekerjaan yang produktif dan inovatif. Maka umat Islam harus giat bekerja dimana pekerjaan itu bernilai positif. Amal saleh adalah perbuatan yang bernilai kebaikan secara lahir dan batin. Jika lahirnya baik tetapi niatnya buruk, tidaklah dinilai sebagai amal saleh, begitu sebaliknya. 

Maka pemimpin yang diridhai adalah pemimpin yang melayani rakyat dengan prinsip amal saleh. Bukan jadi pemimpin yang senang dilayani: ketika ia hadir di tengah keramaian, ia ingin disambut berdiri, disalami dan dihormati; dihidangkan dengan makanan lezat lalu menerima pemberian berupa uang atau benda berharga lainnya.

Ketiga, giat beribadah kepada Allah SWT. Ibadah itu tidak saja yang wajib, tetapi juga ibadah-ibadah sunnah. Setiap ibadah yang dilakukan seorang pemimpin, akan menjadi terapi baginya untuk tetap istiqamah menjalankan kepemimpinannya dengan adil dan benar. Karena itu, ibadah ritual yang dilakukan akan membuat seseorang menjadi lebih berkualitas dalam kehidupannya.

Keempat, jangan menyekutukan Allah. Yang termasuk menyekutukan-Nya, tidak hanya menyembah selain Allah, tetapi juga termasuk menggantungkan harapan kepada selain-Nya. Jika hidup hanya berorientasi pada jabatan dan/atau harta, maka jabatan dan harta itu bisa menjadi Tuhan seseorang. Namun jika ia yakin bahwa ridha Allah sebagai tujuan hidup, maka tak ada celah bagi seorang pemimpin untuk berbuat zalim.

Jika keempat hal itu bisa dilakukan, maka Allah akan mengangkat umat ini menjadi penguasa yang mampu melakukan perubahan dari keterbelakangan menuju negeri yang berkeadaban, dari bangsa yang dicekam kecemasan dan ketakutan menjadi bangsa yang aman dan tenteram dalam ridha-Nya (Qs. an-Nur: 55).

Ini perlu kita upayakan, apalagi kita berada di negara yang menerapkan sistem demokrasi, pemimpin lahir dari pilihan rakyat mayoritas. Jika masing-masing dari kita sebagai bagian rakyat ini mayoritas menjadi umat yang taat dan adil, tentulah kita memilih pemimpin yang taat dan adil pula. Hal ini penting kita renungkan, mengingat di tahun 2015 ini akan dilakukan Pemilukada di Sumatera Barat. 

Semoga provinsi kita dipimpin oleh pemimpin yang diridhai Allah SWT, seperti Nabi Daud a.s., yang adil dan tidak menurutkan hawa nafsunya. Lebih mementingkan umat dari kepentingan pribadi dan golongan. Dengan begitu, kekuasaan diberikan kepada kita sebagai umat terpilih, umat terbaik dalam mewujudkan Baldatun Tayyibatun wa rabbun Ghafur. (*)

Muhammad Kosim - Alumnus Program Doktor IAIN IB Padang
koran.padek

Read More

Para Tetua Sumbar Perlu Turun Gunung Selamatkan Sumbar

DELAPAN bulan menjelang dilaksanakannya Pilkada serentak se-Sumatera Barat (Sumbar) untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, 2 Walikota/Wakil Walikota dan 11 Bupati/Wakil Bupati, diharapkan muncul petuah dan petunjuk dari para tetua Sumbar. Gunanya untuk mengimbau dan menjelaskan kepada masyarakat, para pemangku kebijakan dan kepada para politisi tentang tujuan Pilkada sesungguhnya. Diharapkan lidah asin para tetua tersebut mampu menjernihkan atau bahkan meluruskan kembali distorsi interpretasi pesta demokrasi di daerah yang bertema Pilkada tersebut.

Meskipun Pilkada dalam artian tertulis dan verbal merupakan ajang perebutan kekuasaan untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun secara subtansinya tentu tidak hanya itu. Pilkada yang diselenggarakan satu kali lima tahun tersebut juga diharapkan melahirkan hal-hal sebagai berikut; Pertama, menjadi buhul estapet dari pemimpin lama ke pemimpin berikutnya guna melanjutkan hal-hal positif yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya.

Kedua, untuk melahirkan pemimpin yang mampu melakukan akselarasi untuk pencapaian program pem­bangunan yang selama ini belum berjalan maksimal. Ketiga, mencari pemimpin yang dapat melakukan terobosan-terobasan baru bagi kemajuan daerah. Keempat, mencari pemimpin yang dekat dengan masyarakatnya sesuai dengan apa yang telah menjadi falsafah kepemimpinan di Ranah Minangkabau, bahwa pemimpin itu “didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”. Kelima, menjadi ajang untuk mencari pemimpin yang mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat, dan lain sebagainya.

Praktiknya sekarang, Pilkada Sumbar dan Pilkada Kota/Kabupaten di Ranah Minang sudah bergeser dan bahkan mengalami distorsi interpretasi. Kurang lebih, Pilkada di negeri kelahiran Bung Hatta, salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia  hanya menjadi ajang berkompetisi bagi orang-orang yang haus jabatan dan gila kekuasaan. Padahal sesungguhnya Sumbar dan 13 kota/kabupaten yang melaksanakan Pilkada 9 Desember 2015 nanti masya­rakatnya tidak butuh;  sosok yang haus jabatan dan kekuasaan, sosok yang haus penghargaan dan sosok yang gila popularitas yang ditandai dengan pemasangan baliho di mana-mana.

Berikutnya, masyarakat juga tidak butuh sosok yang gila pencitraan dan ambil muka kepada masyarakat dengan hadir di acara-acara apa saja sehingga meninggalkan tugas-tugas besar yang mesti diemban dan dilaksanakannya, sosok yang suka lepas tangan dengan persoalan masyarakatnya, sosok yang bergaya eksklusif dengan kelompok, partai dan semangat primodialisme yang sempit dan lain sebagainya.
Para tetua Sumbar, seperti  Azwar Anas, Emil Salim, Syafii Maarif, Hasan Basri Durin, Gamawan Fauzi, Syahrul Ujud dan lainnya sudah mesti turun gunung guna menjernihkan dan mencerdaskan masyarakat sebelum suksesi kepe­mimpinan di Sumbar digelar 9 Desember 2015. Berbagai pencitraan yang dilakukan para politisi atau calon kandidat kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada, sebagian di antaranya sudah mengarah kepada upaya-upaya pembodohan kepada masyarakat.

Ketika turun gunung, diharapkan para tetua Sumbar itu nantinya datang dengan  kelapangan hati, kebesaran jiwa dan terbebas dari kepentingan politik, kelompok dan golongan. Semua itu mesti mereka lakukan demi masa depan Sumbar yang lebih baik. Tentu saja para tetua Sumbar itu sangat sadar bahwa Sumbar sudah jauh tertinggal dari beberapa provinsi tetangga di Sumatera. Dalam hal perlambatan pembangunan Sumbar, tentu  tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena sangat banyak faktor penyebabnya.

Peran mulia itu sangat mungkin dilaksanakan oleh para tetua Sumbar, sebab semua tetua Sumbar tersebut sudah ‘purnawirawan’ dari ajang politik. Jika di antara mereka masih ingin bergelimang  dan tergoda dengan permainan kekuasaan, silakan berjelas-jelas. Sangat tidak diharapkan, tetua itu  menjadi sapu yang membawa rimah. Karena hasilnya akan kontraproduktif dengan semangat yang dipaparkan di atas.

Di samping Pilgub Sumbar, daerah Kabupaten/Kota di Sumbar yang akan menggelar Pilkada di 2015 adalah; Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Solok. Semoga saja Pilkada yang digelar nantinya tidak hanya sekedar ajang berkompetisi merebut kekuasaan menjadi kepala daerah, tapi juga menyentuh hal-hal subtansial yang dibutuhkan masyarakat dan masing-masing daerah.
harian haluan

Read More

SKENARIO MENJEGAL FAUZI BAHAR

Belakangan santer terdengar manuver politik untuk membangun koalisi antara PKS-Gerindra dan PAN dalam Pilkada Sumbar. Pasangan calonnya hampir pasti adalah Irwan Prayitno-Nasrul Abit. 

Untuk bisa mengusung pasangan dalam Pilkada Sumbar, gabungan parpol wajib memiliki 13 kursi, yaitu 20% dari total 65 kursi DPRD Sumbar. Pada Pileg 2014, PKS memiliki 7 kursi dan Gerindra 8 kursi. Artinya koalisi PKS-Gerindra sebenarnya sudah cukup. Tetapi mengapa PAN, yang juga memiliki 8 kursi di DPRD Sumbar, juga harus dirangkul? Ini bukan sekedar perihal perluasan mesin politik. Gerakan ini adalah untuk menjegal Fauzi Bahar maju sebagai cagub Sumbar.

Fauzi Bahar, mantan walikota Padang 2 periode tersebut memang terus membayang-bayangi langkah Irwan Prayitno. Pengalaman pilgub Sumbar 2010 di mana Fauzi Bahar –Yohannes Dahlan berhasil meraup 324.123 pemilih membuat Fauzi Bahar tidak bisa dianggap enteng.

Fauzi Bahar memang harus berbagi basis dengan Irwan Prayitno di Kota Padang, tetapi dengan lepasnya dukungan warga Piaman dari Irwan Prayitno karena ditarik Muslim Kasim, membuat posisi Fauzi Bahar akan semakin kuat di Kota Padang. Konon kunci kemenangan Irwan Prayitno di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang adalah akibat solidnya warga piaman yang mendukung Muslim Kasim.

Gerakan sosialisasi Fauzi Bahar pun terus berbuah. Elektabilitas Fauzi Bahar memang di bawah Irwan Prayitno, tetapi  perkembangan elektabilitas Fauzi Bahar kian positif.  Jika dilihat trend surveinya, harus diakui, Fauzi Bahar elektabilitasnya terus naik. Sementara, calon lain cenderung stagnan.

Apalagi kasak-kusuk #gerbongUNP yang dihembus-hembuskan alumni muda dan aktivitas mahasiswanya untuk mendukung Fauzi Bahar, sang ketua iluni Universitas Negeri Padang (UNP). Saat ini jumlah mahasiswa UNP adalah yang terbesar di Sumbar, 35.000 orang, berikut civitas akademika dan alumninya, jika solid tentu ini akan jdi kekuatan dukungan yang besar.

Signal penjungkalan Fauzi Bahar ini kian kuat mengingat telah berhembus pertemuan antara Irwan Prayitno dan pengurus PAN Sumbar. Pertemuan ini diikuti dengan safari politik Ketua DPP PAN Taslim Chaniago telah melakukan safari politik dengan bertemu Ketua DPD I Gerindra Sumbar, Suir Syam. Pertanyaannya, mengapa PAN tidak mau mengusung Fauzi Bahar yang notabene adalah kader internal? 

Jawabannya ada pada Asli Chaidir. Kita tahu kalau hubungan antara Fauzi Bahar dan Asli Chaidir tidaklah elok. Pada Pilkada Kota Padang contohnya, ketika Asli Chaidir mendukung DeJe, Fauzi Bahar malah mendukung Mahyeldi-Emzalmi. Konon ketika Asli Chaidir menjadi Koordinator Forum Pemenangan Hatta Rajasa Poros Sumatera, Fauzi Bahar lagi-lagi mendukung Zulkifli Hasan. Kendati masuk gerbong yang kalah, pengaruh Asli Chaidir masih sangat kuat pada pengurus PAN Sumbar, hingga pengurus PAN di tingkat kota/kabupatennya. 

Taslim Chaniago yang sadar kalau tidak mungkin lagi berlaga dalam Pilkada Sumbar berencana menduduki kursi Ketum PAN Sumbar. Masalahnya, kendati masuk gerbong yang kalah, pengaruh Asli Chaidir masih sangat kuat pada pengurus PAN Sumbar, hingga pengurus PAN di tingkat kota/kabupaten di Sumatera Barat. 

Maka dua kepentingan pun bertemu. Sebagai gerbong yang kalah,  akses Asli Chaidir untuk menjegal Fauzi Bahar di tingkat DPP PAN sangat terbatas. Untuk itu Taslimlah yang bergerak. Sebagai Ketua DPP PAN, Taslim menggunakan hubungan baiknya dengan Zulkifli Hasan dan Amin Rais untuk memuluskan langkah tersebut. Sebagai gantinya, Asli Chaidir berjanji mendukung Taslim dalam pencalonannya sebagai Ketum DPW PAN Sumbar.

*Buyuang Binguang adalah analis kelas kampung yang masih suka linglung

 

Read More