Menakar Calon Pilkada di Sumbar

Oleh : M. Nur Idris *)
 
PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2015, kalau tidak ada perubahan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Untuk Pilkada serentak di Sumatera Barat akan dilaksanakan sebanyak 13 daerah yakni; Pilkada Gubernur Sumatera Barat dan 12 Pilkada daerah kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Walikota, dengan rincian 10 kabupaten dan 2 kota.

Sepuluh pilkada daerah kabupaten antara lain; Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pasaman, Lima Puluh Kota, Agam, Tanah Datar, Solok, Sijunjung, Solok Selatan dan Pesisir Selatan serta dua pilkada daerah kota yakni Bukittinggi dan Solok.

Pelaksanaan pilkada serentak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Untuk pelaksanaan pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemilu telah meresmikan dimulainya tahapan pilkada serentak pada 17 April lalu. Dimulainya tahapan pilkada oleh KPU, maka munculah nama-nama  para calon gubernur Sumbar periode 2015-2010 dalam bentuk baliho dan atribut calon lainnya.

Nama-nama calon gubernur Sumnbar yang muncul saat ini antara lain; Irwan Prayitno (Gubernur Sekarang), Epiardi Asda (Anggota DPR-RI), Fauzi Bahar (Mantan Walikota Padang). Sodiq Pasadigoe (Bupati Tanah Datar), Muslim Kasim (Wakil Gubenrnur Sekarang), Mulyadi (Anggota DPR-RI), Syamsul Rahim (Bupati Solok), Nasrul Abit (Bupati Pesisir Selatan), dan Hendra Irwan Rahim (Ketua DPRD Sumbar).

Tidak kalah dengan calon gubernur, di kabupaten/kota yang juga akan melaksanakan pilkada serentak dengan pilkada gubernur Sumbar, telah muncul nama-nama calon Bupati/Walikota yang hampir seluruhnya sudah memasang atribut calon berupa baliho, spanduk dan alat peraga lainnya, sebagai bentuk sosialisasi.

Dari nama-nama calon pilkada kabupeten/kota yang muncul, para incumbent nyaris maju kembali dalam pilkada serta nama-nama dari berbagai kalangan antara lain, pengurus parpol, anggota DPRD, PNS aktif,  pensiunan PNS, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Baik yang berdomisili di daerah (kampung halaman) maupun sengaja datang dari rantau untuk maju dalam pilkada.

Yang ditunggu masyarakat pada pilkada serentak 9 Desember 2015 adalah, siapa yang akan maju sebagai kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota atau siapa yang menjadi wakil kepala daerah untuk wakil gubernur, wakil bupati maupun wakil walikota dari sosialisasi baliho, spanduk dan atribut calon yang sekarang sudah terpasang disepanjang jalan raya.
 
Sampai akhir April ini belum ada satupun, baik untuk pasangan gubernur Sumbar, maupun pasangan bupati/walikota yang sudah berani terang-terangan ke publik menyampaikan pasangannya. Belum ada satupun calon ataupun pasangan calon yang menyatakan akan maju dengan parpol atau koalisi parpol. Karena hampir seluruh parpol di daerah kabupaten/kota tidak bisa mengusung pasangan calon secara sendiri, termasuk untuk mengusung pasangan gubernur Sumbar.

Mengacu kepada persyaratan pengajuan pasangan calon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengisyaratkan dua puluh persen perolahan kursi di lembaga legislatif, maka untuk DPRD Sumbar dipastikan tidak ada satupun yang bisa mengusung pasangan calon sendiri. Inilah persoalan politik yang terjadi sekarang, bagaimana bentuk koalisi parpol di propinsi Sumbar belum muncul ke permukaan.

Menghitung kader partai untuk maju mudah ditebak namun memastikan koalisi dan pasangan calon adalah hasil akhir yang penuh perjuangan. Irwan Prayitno adalah kader PKS mau maju dengan koalisi apa dan dengan wakil siapa belum terjawab. Fauzi Bahar kader PAN belum dipastikan akan diusung PAN berkoalisi dan berpasangan dengan siapa. Hendra Irwan Rahim Ketua Golkar Sumbar, partai pemenang namun tidak cukup syarat untuk mengusung sendiri ditambah masalah dualisme kepengurusan pusat.

Lain lagi Epiyardi Asda pengurus pusat PPP juga terkendala untuk mengusung sendiri karena tidak cukup syarat untuk memajukan pasangan calon ditambah bernasib sama dengan Golkar masalah dualisme kepengurusan di pusat. Muslim Kasim walaupun didukung banyak pihak namun belum mendapat parpol sebagai perahu untuk maju dalam pilkada termasuk akan berpasangan dengan siapa.

Mulyadi merupakan pengurus pusat Demokrat, bagi kalangan partai berlambang mersi di Sumbar sosok calon ini tidak asing lagi. Namun Demokrat bernasib sama dengan parpol lain tidak bisa mengusung sendiri pasangan calon, ditambah Mulyadi tidak memperlihatkan democrat berkoalisi dengan partai apa dan  berpasangan dengan siapa nantinya.

Sodiq Pasadigoe secara historis punya kedekatan dengan Golkar, baliho dan atribut calon sudah banyak beredar, namun belum mempunyai partai yang akan dikendarai termasuk apakah akan maju berpasangan dengan siapa. Namun beredar kabar Sodiq akan maju bersama Muslim Kasim tapi belum tahu siapa yang menjadi BA 1 atau BA 5.

Syamsul Rahim atau Nasrul Abit adalah dua bupati yang akan maju dalam pilkada Sumbar selain Sodiq Pasadigoe, namun belum dipastikan lewat parpol dan berpasangan dengan siapa. Keduanya sebenarnya kader parpol, Syamsul Rahim kader Golkar yang juga punya emosional dengan demokrat. Nasrul Abit adalah penasehat Demokrat Sumbar.  Terakhir santer kabar beredar Syamsul Rahim akan mendampingi Sodiq Pasadigoe dan Nasrul Abit akan mendampingi Irwan Prayitno dalam pilkada serentak tahun ini.

Begitu juga untuk pasangan bupati/walikota yang akan maju di kabupaten/kota di sumbar, sama dengan pengajuan pasangan gubernur juga belum bisa memperlihatkan pasangan yang akan maju serta koalisi partai politik.

Kalaupun ada satu dua partai politik yang bisa mengusung sendiri seperti Golkar dan PPP, namun terkendala masalah dualisme kepengurusan pusat. Belum lagi masalah adanya persetujuan pimpian wilayah dan pusat masing-masing partai politik daerah kabupaten/kota.

Dari catatan diatas dapat ditarik kesimpulan kenapa sampai saat ini belum kelihatan pasangan calon gubernur sumbar ataupun pasangan calon bupati/walikota, setidaknya ada dua catatan;

Pertama, tidak ada satupun partai politik di Sumbar yang bisa mengusung pasangan calon gubernur secara sendiri, begitu juga dengan beberapa daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak.

Kedua, sulitnya masing-masing partai politik atau pimpinan partai poltik dalam melakukan koalisi karena tingginya tingkat negosiasi politik.

Memperhatikan rancangan Peraturan KPU tentang tahapan pilkada serentak, maka sekitar Juni-Juli pasangan calon pilkada akan mendaftar ke KPU. Artinya ada sekitar lima bulan bagi pasangan untuk bersosialisasi menyampaikan visi dan misi, begitu juga dengan masyarakat akan melihat secara dekat bobot dan bibit pasangan calon.

Untuk pendidikan politik sebaiknya pasangan calon pilkada atau partai politik pengusung sudah berani meperlihatkan ke public siapa yang akan diusung. Jangan lagi masyarakat disodorkan pilihan “membeli kucing dalam karung”. Mudah-mudahan.!!!.

*) Penulis Anggota DPRD Kota Bukittinggi

sumbaronline