Pilkada Sumbar dan Gubernur Sebelumnya

Dialog kreatif Buya Syafii Maarif dengan Irsyad Syafar di "Resonansi" Republika, Selasa (18/8), dan ruang opini Republika, Sabtu (22/8), menarik perhatian saya. Judul "Resonansi" Buya adalah, "Pilkada di Sumatra Barat 2015". Sementara judul tulisan Irsyad Syafar adalah "Pulanglah Buya". Rasanya, bahkan juga menarik perhatian kalangan tertentu di ranah ini khususnya dan umumnya semua pembaca Republika.

Buktinya, beberapa media sosial mengutip kedua wacana itu. Buya dengan bahasanya yang cerdas dan bernas, sementara Irsyad dengan bahasanya yang lirih dan juga terus terang. Keduanya enak untuk direnungkan, terutama bagi yang ingin Sumatra Barat lebih maju dalam Indonesia yang lebih cemerlang dan berperadaban.

Kata kunci yang dikutip Irsyad Syafar dari Buya adalah bahwa Sumbar dalam hal indeks kesejahteraan (Irsyad: kebahagiaan) terjun bebas pada angka tiga dari bawah setelah Papua dan NTB (Irsyad: NTT). Lalu, Irwan Prayitno dianggap lebih banyak mengurus kepentingan partainya daripada rakyat Sumbar. 

Sebagai orang yang tinggal di Sumbar, sepanjang pemahaman dan pengetahuan saya, apa yang dikemukakan Buya Syafii dan Irsyad Syafar, kedua-duanya mempunyai nilai kebenaran. Kalau dicermati, resonansi Buya bukan hanya kepada Irwan Prayitno yang dituju, tetapi juga kepada lawan bertandingnya di Pilkada Sumbar, dalam hal ini Muslim Kasim dan Fauzi Bahar.

Akan tetapi, terhadap Irwan Prayitno ada pembelaan datang dari Irsyad Syafar anggota DPRD dari Fraksi PKS. Sedangkan terhadap Musim Kasim dan Fauzi Bahar, tidak ada pembelaan. Padahal Irsyad Syafar kalau konsisten sebagai wakil rakyat, bukan lagi milik PKS sebagaimana dia mengatakan bahwa Irwan Prayitno bukan lagi milik PKS, tentu harus membela Muslim dan Fauzi juga.

Oh ya, Irwan Prayitno bukan pengurus PKS di Sumbar, tetapi anggota Majelis Syura pada tingkat nasional. Artinya, posisinya lebih menentukan dalam segala hal. Dan itu tidak berarti dia harus hari-hari ikut rapat atau hadir dalam acara-acara PKS tingkat wilayah, daerah, dan cabang lagi seperti yang disinggung Irsyad Syafar. Itu bukan maqamnya.

Lebih dari itu, ketika Irsyad Syafar membela Irwan Prayitno mengenai hasil survei BPS (2015) tentang indeks kebahagiaan tidak sama dengan kesejahteraan, dia menggiring kepada pendekatan subjektif dan kualitatif. Membedakan kebahagiaan dengan kesejahteraan tidak dengan angka-angka. Tetapi, ketika Irsyad Syafar mengemukakan kesuksesan Irwan Prayitno, yang dikemukakan adalah kuantitatif dengan persentase dan angka-angka.

Apa yang dikutip oleh Irsyad semuanya ada di dalam buku ukuran saku yang diterbitkan dan dicetak oleh PT Grafika Jaya Sumbar (milik Pemda Prov Sumbar) Januari 2015 dengan editor Yongki Salmeno teman Irwan Prayitno yang sehari-hari dekat dengannya. Buku kecil itu sebagai data dan fakta yang dibuat Irwan Prayitno seakan-akan pertanggungjawabannya selama memimpin Sumbar, tetapi bukan resmi dari pemerintah provinsi.

Isi buku dibuka dengan pendahuluan dan pujian seorang teman dan diakhiri dengan riwayat hidup Irwan Prayitno. Lalu isi di dalamnya ada dua hal. Pertama, 315 indikator kemajuan pembangunan Sumbar, yang kedua prestasi dan penghargaan sebanyak 194 butir. Lalu ada dua ilustrasi gambar tentang pembangunan jalan Padang By Pass yang mulus kalau nanti sudah jadi (sekarang belum selesai). 

Maka, Irsyad Syafar mengutip sebagian kecil dari 315 indikator tadi. Begitu pula soal apa yang dinamakan penghargaan dan prestasi juga dikutip oleh Irsyad dari 194 tadi. Maka di dalam pikiran saya, semua gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya membuat laporan seperti itu.

Akan tetapi, ada yang mengusik pikiran saya ketika Irsyad Syafar mengatakan "prestasi yang dicapai Irwan selama lima tahun memimpin Sumbar adalah fakta yang tak terbantahkan, belum pernah dicapai gubernur-gubernur sebelumnya".

Lalu, Irsyad Syafar menerangkan yang dimaksudnya, kembali ke buku Irwan Prayitno soal LKPJ, WTP dari BPK, pemuda pelopor, tour sepeda, penyaluran dana BOS, rehab-rekon pascabencana, dan seterusnya.

Irsyad lupa menyentuh soal pariwisata yang belum optimal. Perolehan prestasi pendidikan yang juga belum pada deretan papan atas di tingkat nasional. Padang, ibu kota provinsi dan gerbang Sumbar, mestinya menjadi wilayah binaan dan pengawasan utama oleh gubernur, tetapi belum bersih seperti zaman Syahrul Udjud menjabat wali kota. Ada gelagat, semua yang baik diklaim dan semua yang kurang belum disebut.

Orang rantau yang gelisah karena komuniksi yang terputus. Investor gamang masuk ke Sumbar antara lain karena soal lahan. Banyak MoU dengan calon investor yang tak ada realisasinya. Gamangnya beberapa pihak terhadap investor luar yang dianggap punya misi lain dan seterusnya.

Lalu amnesia pula menyebut bahwa semua pembangunan yang monumental seperti Masjid Raya, Kelok Sembilan, Jalan Raya Sicincin-Malalak, dan lainnya adalah kelanjutan dari pekerjaan gubernur-gubernur sebelumnya. Bahwa sampai sekarang macet berat mulai dari Koto Baru ke Bukittinggi belum teratasi dan bila musim libur atau Lebaran datang dari Padang ke Payakumbuh yang 110 kilometer itu ditempuh 9 jam.

Hotel Balairung Minang berlantai 13 di Matraman Jakarta dibangun oleh gubernur sebelumnya. Pembangunan kembali Istano Basa yang terbakar 2006 dibangun oleh gubernur sebelumnya. Beasiswa dari pemda untuk melanjutkan sekolah dalam dan luar negeri dan pembangun asrama mahasiswa Minang empat lantai di Kairo, Mesir, oleh gubernur sebelumnya. Semua perguruan tinggi di Sumbar mendapat bantuan untuk beasiswa dosen ke S-2 dan S-3 waktu itu.

Saya khawatir pembaca tersinggung ketika membandingkan Irwan Prayitno dengan Gamawan Fauzi, Zainal Bakar, Hasan Basri Durin, Azwar Anas, dan Harun Zain, semuanya gubernur-gubernur sebelumnya. Padahal, di zaman gubernur sebelumnya, prestasi monumental penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah diukir. Antara lain, penghargaan tertinggi Samkarya Nugraha Parasamya Purna Karya Nugraha di zaman Gubernur Azwar Anas dan Hasan Basri Durin.

Untuk tahun 2014 diterima oleh gubernur Jawa Tengah pada peringatan Hari Otonomi Derah ke-18 di Istana Negara Jakarta, diserahkan oleh Presiden SBY, Jumat (25/4/14). Parasamya paling baru diserahkan Presiden Jokowi 27 April 2015 di istana. Tiga besar penerima Parasamya itu Jatim, Jateng, dan DIY.

Ukurannya jelas bukan hal-hal yang rutin seperti yang disebutkan oleh Irsyad di atas yang hal itu siapa pun gubernurnya akan melakukan. Menurut Prof Dr Djohermansyah Djohan, mantan dirjen otoda Kementerian Dalam Negeri, pada lima tahun terakhir penilaian untuk anugerah luar biasa tadi itu terus dilakukan. Namun, Sumbar belum memperoleh prestasi angka satu atau bahkan belum pada tiga besar. Sumbar baru pada peringkat nomor 20 dari 34 provinsi di Indonesia.

Variabel yang menentukan, di antaranya, indeks perolehan kinerja dalam EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Paling pokok tiga aspek. Wilayah inisiator dan penentu kebijakan. Penilaian berlaku terhadap kinerja kepala daerah dan DPRD.

Tataran pelaksana kebijakan, di antaranya, penilaian terhadap kinerja 47 SKPD. Begitu pula penilaian dan capaian urusan pemerintah, yaitu penilaian perolehan kinerja 26 urusan wajib dan delapan urusan pilihan. Hal lain yang pokok lagi penilaian terhadap indeks kesesuaian materi antara LPPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Di atas segalanya itu, saya menangkap apa yang dirisaukan oleh Buya adalah pada tataran monumental tersebut di atas tadi. Itu pula yang diinginkan Buya bahwa gubernur Sumbar mendatang adalah "petarung sejati", bukan yang biasa-biasa saja. Sekadar tambahan, meski zaman Orde Baru sudah tinggal kenangan, zaman Rudini sebagai mendagri (1988-1993) dulu, kepala daerah yang dapat Parasamya saja yang boleh maju untuk pemilihan periode kedua.

Akhirnya, di balik itu semua, apa yang menjadi wacana Irsyad Syafar sangatlah saya hargai karena bagaimanapun telah memberikan penjelasan terhadap resonansi Buya sehingga ada perbandingan pemikiran. Begitu pula tulisan saya ini dimaksudkan untuk mengasah pikiran, bukan menolak dan meniadakan. Allah Yang Mahatahu. n

Shofwan Karim
Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang
sumber

Read More

Pulanglah Buya (Tanggapan terhadap Tulisan Syafii Maarif)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Membaca resonansi Republika18 agustus 2015 yang ditulis oleh Buya Ahmad Syafii Maarif, saya menjadi tergerak untuk ikut sedikit berbagi pikiran tentang Sumatra Barat. Bagi saya, Buya Syafii Maarif tak saja sekadar ulama, tetapi juga guru bangsa, yang tentu juga guru saya.


Beliau salah satu dari sedikit orang yang saya kagumi di negeri ini. Saya lumayan kenal beliau karena beliau adalah tetangga kami di pesantren yang saya pimpin di pinggiran Kota Padang. Beliau seorang yang taat, alim, dan juga tawadhu. Beliau pernah beberapa kali mampir ke pondok saya, shalat berjamaah bersama kami, para guru dan santri.

Kadang, beliau hadir shalat Jumat, duduk dengan diam di salah satu saf bersama anak- anak. Banyak guru dan karyawan yang tidak kenal beliau, apalagi santri. Karena beliau datang dengan berjalan kaki dan tak ada atribut atau pendamping khusus. Suatu hari, habis shalat Jumat, turun hujan agak deras. Saya tawarkan beliau untuk saya antar dengan Kijang Super saya. Dengan senang hati beliau mau naik mobil tua saya.

Di balik penghormatan dan kekaguman saya kepada Buya, tentunya saya juga tak menutup diri untuk memberikan catatan atas "Resonansi" beliau Selasa lalu. Apalagi, saya menangkap kesimpulan Buya tentang kepemimpinan di Sumbar yang kesannya telah mengalami gagal total, kurang didukung oleh data yang valid dan realitas yang ada.

Buya menuliskan, "Petahana Irwan, kelahiran Yogyakarta 20 Desember 1963, selama lima tahun menjadi gubernur menyisakan fakta ini: dari sisi tingkat kesejahteraan masyarakat, Sumbar terjun bebas pada angka tiga dari bawah setelah Papua dan NTB...." (dalam tulisan Buya, NTB. Dalam laporan BPS adalah NTT). Ini kalimat yang bom bastis. Menunjukkan masyarakat Sumbar sudah berada pada level terendah rakyat Indonesia dan jauh dari kesejahteraan sebelumnya.

Saya berkeyakinan kuat kesimpulan Buya itu berangkat dari hasil survei BPS (2015) tentang indeks kebahagiaan masyarakat Sumbar. BPS menyatakan, indeks kebahagiaan masyarakat Sumbardi urutan tiga terbawah setelah Papua dan NTT. Namun, pihak BPS memberikan penjelasan soal indeks ini. Kabid statistik sosial BPS Sumbar Satriono menyatakan, kebahagiaan adalah hal yang dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang. Karena itu, pengukuran kebahagiaan merupakan hal yang subjektif.

Jadi, survei itu menyatakan masyarakat merasa kurang bahagia, bukan tidak sejahtera. Dan, ini subjektif sesuai cara pandang setiap orang ten tang makna bahagia. Bisa jadi dua orang berpenghasilan sama, tapi salah satunya merasakan tak bahagia. Karena, masing-masing punya standar kebahagiaan berbeda. Sebab, kebahagiaan lebih berhubungan dengan rasa, tapi wujudnya tak terlihat.

Kalau kita ingin melihat kesejahteraan rakyat Sumbar secara ukuran data valid, tentu sangat banyak variabel yang harus digunakan, di samping realitas secara kasat mata. Di antara yang bisa digunakan sebagai ukuran kesejahteraan umum adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh angka produk domestik regional bruto (PDRB), pemerataan ekonomi yang tergambar dari penurunan penduduk miskin, dan tingkat pengangguran serta ukuran lainnya.

Dari data resmi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kondisi kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa IPM Sumbar pa da 2013 sebesar 75,01, meningkat dibanding 2012 yang 74,70, tapi tetap menempati peringkat sembilan secara nasional. Sementara, PDRB Sumbar mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. PDRB 2011 sebesar Rp 98,96 triliun, menjadi Rp 110,10 triliun. Pertumbuhan PDRB pada 2014 adalah 6,5 persen di atas pertumbuhan nasional yang hanya 5,21 persen. Sumbar berada pada peringkat ke-13 nasional.

Adapun tingkat kemiskinan masyarakat Sumbar, dalam data resmi Pemprov Sumbar, telah mengalami penurunan drastis sejak 2010. Padahal, Sumbar baru saja dihantam gempa dua kali, pada 2007 dan 2009. Terutama gempa 2009 yang sangat mengganggu perekonomian Sumbar.

Angka kemiskinan pada 2010 adalah 9,50 persen. Kemudian pada 2011, turun ke 8,99 persen, dan 2012 turun ke 8,00 persen, serta tahun 2013 menjadi 7,56 persen, lalu terakhir pada 2014 berada di 7,41 persen. Jauh lebih baik dari rata-rata nasional yang 11,25 persen pada 2014. Begitu juga angka pengangguran Sumbar, turun dari 7,97 persen pada 2009 menjadi 6,50 persen pada 2014, dan turun ke 5,99 persen pada 2015 ini. Atau, sedikit di atas rata-rata nasional yang 5,7 persen.

Di samping itu, prestasi yang dicapai Irwan selama lima tahun memimpin Sumbar adalah fakta yang tak terbantahkan, belum pernah tercapai oleh gubernur-gubernur sebelumnya. LKPJ beliau mendapatkan opini WTP dari BPK RI dalam tiga tahun terakhir. Padahal, beliau menerima tampuk pemerintahan dari gubernur sebelumnya dengan status disclaimer.

Kemudian, setahun setelah itu naik ke WDP. Dan, ditutup dengan dua kali WTP murni untuk 2013 dan 2014. Sumbar meraih peringkat satu pelaksanaan rehab-rekon pascabencana (2011), juara satu tanggap darurat (2011), juara satu nasional pasar desa/nagari (2012), penyalur dana BOS tercepat (2012), peringkat II nasional penanaman 1 miliar pohon (2012), pembina bank daerah terbaik (2012), provinsi terbaik manajemen KB se- Indonesia (2013), provinsi terbaik pengelolaan pesisir dan pulau kecil (2013), peringkat lima dunia penyelenggaraan Tour Sepeda (2013), juara satu nasional Pemuda Pelopor (2013), penghargaan Kementerian PU atas pembangunan jalan nasional dan jalan provinsi di Sumbar (2014), dan lebih dari 100 penghargaan lainnya di berbagai bidang, semuanya kar ya Irwan bersama wagub dan pemerintah provinsi yang dipimpinnya.

Kemudian, Buya menyatakan, "Sebagai seorang tokoh PKS, Irwan dianggap lebih banyak mengurus kepentingan partainya daripada rakyat Sumbar." Pernyataan Buya ini juga terasa kurang valid.

Sejak menjadi gubernur, Irwan langsung melepaskan jabatan strukturalnya di PKS. Berbeda dengan banyak kepala daerah yang justru menjadi pimpinan atau pengurus partai secara aktif. Beliau tidak menjabat lagi di DPP PKS, apalagi di DPW.

Kemudian, hari-harinya habis untuk rakyat Sumbar. Satu hari kadang beliau hanya tidur tiga sampai empat jam saja. Tidak pernah mengambil cuti, dan hari Sabtu Ahad tetap bekerja. Dalam setahun, puluhan nagari dan ratusan desa yang beliau kunjungi. Daerah-daerah terisolasi dan tertinggal, beliau datangi walaupun harus naik sepeda motor atau naik perahu.

Sangat banyak desa yang belum pernah satu pun gubernur sepanjang sejarah Sumbar datang ke sana, tapi Irwan sampai ke sana. Hadir secara fisik dan juga membawa program pembangunan. Justru banyak pengurus DPD dan DPC PKS yang kecewa dengan Irwan karena sejak menjadi gubernur, beliau tidak mudah untuk diajak ke acara-acara partai.

Irwan rela mendahulukan perbaikan rumah masyarakat dan gedung pemerintahan yang hancur karena gempa 2009 daripada memperbaiki kantornya sendiri. Bahkan, sampai akhir jabatannya, beliau berkantor di rumah dinasnya. Menjelang jabatannya berakhir, semua dinas provinsi menempati gedung baru atau sudah direnovasi.

Terakhir, saya sangat menghormati dan juga mencintai Buya. Beliau begitu peduli dan cinta dengan Sumbar. Barangkali karena itulah beliau menuliskan keresahannya tentang Sumbar dan berharap Sumbar kedepan lebih baik lagi.

Kami menunggu Buya pulang kekampung halaman, memberikan pencerahan kepada kami yang masih terus belajar. Dan, kiranya Buya sudi mampir di Pondok Ar Risalah karena Buya beberapa tahun yang lalu telah menjual rumahnya yang di samping pondok kami.

IRSYAD SYAFAR
Anggota DPRD Sumbar Periode 2014-2019

sumber

Read More

Pilkada di Sumatera Barat 2015

oleh : Ahmad Syafii Maarif
Akhirnya setelah bergumul selama beberapa minggu dalam proses yang meletihkan dan tidak bermutu, lawan petahana Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno yang berpasangan dengan Nasrul Abit (mantan bupati Pesisir Selatan) baru muncul secara pasti pada 27 Juli 2015l, yaitu pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar. Muslim, birokrat pernah menjabat bupati Pariaman selama dua periode. Akan halnya Fauzi Bahar, purnawirawan Angkatan Laut dengan pangkat letkol, selama dua periode jadi wali kota Padang. Sosok ini mendapat kritik keras, khususnya oleh warga Padang karena berlakunya kerusakan menyeluruh di kota itu selama Fauzi berkuasa.

Petahana Irwan kelahiran Yogyakarta 20 Desember 1963 selama lima tahun jadi gubernur menyisakan fakta ini: dari sisi tingkat kesejahteraan masyarakat, Sumbar terjun bebas pada angka tiga dari bawah setelah Papua dan NTB. Sebagai seorang tokoh PKS, kata orang Irwan lebih banyak mengurus kepentingan partainya dari pada rakyat Sumbar. Memang Ranah Minang lagi bernasib sial, sulit sekali memunculkan pemimpin pro-rakyat yang mau berjibaku membebaskan propinsi ini dari belitan dan lilitan kemiskinan. Dulu ranah ini mendapat julukan sebagai “industri otak,” kini kita tidak tahu ke mana otak-otak itu bersembunyi. Karena hanya dua pasang yang akan bertanding, maka pilihan rakyat Sumbar sudah dipatok demikian rupa. Nama-nama yang sebelumnya mengemuka, seperti Mulyadi (anggota DPR Pusat) dan Shadeq Pasadique (bupati Tanah Datar) yang banyak didukung oleh kaum terdidik dan perantau sudah terkunci oleh kedua pasangan di atas.

Umumnya perantau Minang yang lahir atau pernah di waktu kecilnya tinggal di sana sangat mencintai ranah ini, tetapi tidak betah berlama-lama di sana. Inilah sebuah paradoks psiko-kultural yang dialami para perantau, tidak terkecuali saya yang berasal dari kawasan udik. Jika saya ditanya, sekiranya berhak memilih calon di atas, jawaban saya adalah: akan memberikan suara kepada salah satu pasangan dengan perasaan gundah. Tetapi Muslim Kasim yang sudah berkepala tujuh diharapkan bisa mengawal wakilnya sekiranya terpilih pada pilkada 9 Desember tahun ini. DR. Shofwan Karim, tokoh sipil Minang yang tetap bermukim di sana, sewaktu saya lontarkan isu perlunya pemimpin petarung untuk Sumbar, jawabannya negatif: tidak ada petarung itu di sana saat ini.

Inilah situasi Minang waktu kini. Para intelektual idealis, seperti Tan Malaka, Agus Salim, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, Hamka, dan sederetan nama besar lain, tidak lagi lahir di sana. Seakan-akan rahim bumi Minang tidak mampu lagi melahirkan sosok-sosok idola itu di era kemerdekaan. Sisa-sisa otak besar Minangkabau sekarang lebih memilih profesi, seperti dokter, pengusaha, pejabat negara dari pada menjadi pemikir-pejuang-petarung. Ungkapan “alam terkembang jadi guru” sudah kehilangan daya tariknya di alam kemerdekaan bangsa. Kata sastrawan alm. A.A. Navis, tempo dulu orang Minang tidak terpukau oleh kekuasaan politik. Sekarang sebagai bagian dari Indonesia yang kumuh, orang Minang kini suka sekali berburu kekuasaan. Bukan untuk mengabdi, tetapi sebagai mata pencarian. Akankah suasana semacam ini bakal berlangsung lama? Mudah-mudahan tidak. Pasti akan bermunculan generasi yang lebih segar dengan visi jauh ke depan, baik di ranah mau pun di rantau.

Untuk melangkah ke sana harus dirancang dari sekarang siapa yang akan didaulat jadi pemimpin Sumbar tahun 2020-2025. Jika bertemu ruas dengan buku antara ranah dan rantau, tidak ada alasan bagi alam Minangkabau untuk jatuh terjerembab seperti sekarang ini. Sudahlah, gubernur/wakil gubernur periode 2015-2020 harus menjadi pejabat transisi untuk menuju Minangkabau yang segar, bermartabat dan bermutu di bawah kepemimpinan dengan karakter kuat. Saya tahu di antara intelektual muda Minang sekarang ini tanda-tanda untuk tampil sebagai pemikir-petarung mulai bermunculan. Mereka sudah muak dengan segala kepalsuan yang mendera Sumbar selama ini. Gagasan pemikir-pejuang-petarung jangan sampai terlupakan oleh kegadukan politik yang sarat dengan pragmatisme tunamoral ini.
sumber 

Read More

FADLI ZON JUAL GERBONG KOSONG KE PKS?

Sesuai prediksi, Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat, resmi bersanding dengan Nasrul Abit, Bupati Pesisir Selatan, untuk maju ke gelanggang Pilgub Sumbar Desember mendatang. IP didukung PKS, sedang NA diusung oleh Partai Gerindra. Adalah Fadli Zon yang disebut-sebut sebagai king maker perjodohan ini.

Tetapi perjodohan ini ternyata tidak berjalan mulus. Sejak mula, kader-kader Gerindra Sumbar tidak menginginkan Nasrul Abit menjadi cawagub dari Gerindra. Perkaranya NA dinilai bukan pribumi Gerindra. Kedekatan Nasrul Abit dan Gerindra baru terjalin menjelang kompetisi kepala daerah Sumbar ini. Na dinilai sebagai kader yang naik di jalan, dan tidak berkeringat dalam membesarkan Gerindra di Sumbar. 

Belum lagi ada isu politisi kutu loncat yang menerpa. Sebelumnya, Nasrul Abit tercatat sebagai kader Partai Demokrat Pesisir Selatan. Namun belakangan, demi memuluskan pencalonannya NA memutuskan berganti haluan ke Partai Gerindra.

Manuver ini tak pelak membuka luka lama Gerindra. Teringat kembali sepakterjang Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang merapat ke Gerindra pada pilgub DKI Jakarta, kemudian dengan durhakanya meninggalkan Gerindra. Luka didurhakai ini berimbas tidak direkomendasikannya NA oleh Gerindra Pesisir Selatan. Ketiadaan rekomendasi daerah ini kemudian dimanfaatkan oleh Pansel Pilkada Sumbar untuk mendepak NA dari kursi cagub/cawagub Sumbar yang diusung Gerindra Sumbar.

Berdasarkan tahapan yang dilakukan pansel Gerindra Sumbar, ada 6 nama yang telah dikirim ke DPP, yaitu untuk cagub masing-masingnya adalah Irwan Prayitno dan Suir Syam. sedangkan cawagub, adalah Hendra Irwan Rahim, Syamsu Rahim, Syafrudin Datuk Sanggono dan Zulkifli Jailani. Nama Nasrul Abit tidak termasuk yang direkomendasikan.

Sadar akan kebuntuan ini, Fadli Zon pun turun tangan. Kendati tugas pansel Gerindra Sumbar belum selesai, DPP Partai Gerindra mengeluarkan rekomendasi pencalonan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit (IP-NA) sebagai pasangan cagub dan cawagub dari Gerindra lewat surat Nomor 07-018/Rekom/DPP-Gerindra/2015 tertanggal 4 Juli.Rekomendasi ini bahkan langsung dipublish ke media massa.

Di sinilah menariknya. Gerindra selama ini terkenal sebagai partai dengan gaya semi komando di mana kebijakan-kebijakannya berpusat pada Prabowo Subianto.Ibaratnya, apa yang diputuskan oleh Prabowo Subianto adalah sabda yang tidak boleh diganggugugat oleh segenap kader Gerindra.Sumbar sendiri terkenal akan kader-kader Gerindra yang militan. 

Pada Pileg lalu, Gerindra berhasil meraup 267.983 suara, menjadi partai ketiga terbesar setelah Golkar dan Demokrat di Sumbar. Gerindra Sumbar sukses menempatkan 8 wakilnya di DPRD Sumbar. Dalam pilpres lalu militansi kader-kader Gerindra kembali terbukti dengan menjadikan Sumbar sebagai propinsi tertinggi dalam prosentase kemenangan Prabowo Subianto -Hatta Rajasa

Lantas mengapa kader-kader Gerindra menentang rekomendasi DPP yang ditandatangani langsung oleh Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani tersebut? Tidak tanggung-tanggung, pansel menklaim bahwa gugatan mereka didukung 12 dari 19 DPC Gerindra kota/kab.di Sumbar. 

Pertama, gugatan ini menandakan bahwa kader-kader Gerindra Sumbar sudah mati rasa dengan Nasrul Abit. Kebaradaan Nasrul Abit diyakini tidak akan bermanfaat banyak bagi perkembangan Gerindra di Sumbar, plus fakta bahwa Nasrul Abit adalah kader yang naik di jalan dan tidak berkeringat dalam membesarkan Gerindra selama ini.

Kedua, gugatan gugatan ini justru untuk menentang Fadli Zon yang dianggap tidak peka terhadap aspirasi kader-kader di daerah. Adli Zon bahkan terkesan arogan dan tidak menghargai kerja kader-kader di daetah karena sebelum rekomendasi Pansel selesai sudah ditelikung. Parahnya, hasil telikung tersebut berbeda jauh dengan apa yang hendak direkomendasikan oleh pansel.

Ketiga, gugatan ini bukan pembangkangan terhadap Prabowo Subianto, tetapi kritik konstruktif. Hal ini yang menyebabkan gugatan ini menjadi begitu santun, tidak besar-besaran sampai pakai unjukrasa, tetapi melalui jalur formal ke PTUN. Gugatan santu ini jelas merupakan salah satu bentuk hormat kepada Prabowo Subianto.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana jika DPP Gerindra tidak mau mencabut rekomendasinya? Tentu saja pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit akan jalan terus. Tetapi rombongannya lebih pendek. Ada potensi 12 DPC pendukung PTUN rekomendasi DPP Gerindra tidak bergeming. Aktivitas pasif ini bisa terbaca dari keberanian sekaligus kesantunan gugatan yang mereka lancarkan. Pada posisi ini, Fadli Zon seperti menjual Nasrual Abit kepada Irwan Prayitno, tetapi dengan gerbong kosong Gerindra.

Jika mesin politik Gerindra pasif, maka beban berat akan diemban oleh kader-kader PKS. Beban ini akan kian beray mengingat kemungkinan pasangan yang berlaga di Sumbar hanya 3 pasang. Artinya polarisasi pemilih yang ingin perubahan tidak akan pecah besar. Padahal, salab satu keuntungan dari petahana adalah semakin banyaknya pasangan agar basis yang kecewa atas program-program petanaha tercerai-berai. 

Kondisi di atas masih lebih baik, ketimbang kader-kader Gerindra ini emutuskan untuk pendukung poros pasangan yang lain. Dengan mesin politik yang tinggal setengah, PKS minus Gerindra, potensi kemenangan petahana tentu kian menipis

Read More