Para Tetua Sumbar Perlu Turun Gunung Selamatkan Sumbar

DELAPAN bulan menjelang dilaksanakannya Pilkada serentak se-Sumatera Barat (Sumbar) untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, 2 Walikota/Wakil Walikota dan 11 Bupati/Wakil Bupati, diharapkan muncul petuah dan petunjuk dari para tetua Sumbar. Gunanya untuk mengimbau dan menjelaskan kepada masyarakat, para pemangku kebijakan dan kepada para politisi tentang tujuan Pilkada sesungguhnya. Diharapkan lidah asin para tetua tersebut mampu menjernihkan atau bahkan meluruskan kembali distorsi interpretasi pesta demokrasi di daerah yang bertema Pilkada tersebut.

Meskipun Pilkada dalam artian tertulis dan verbal merupakan ajang perebutan kekuasaan untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun secara subtansinya tentu tidak hanya itu. Pilkada yang diselenggarakan satu kali lima tahun tersebut juga diharapkan melahirkan hal-hal sebagai berikut; Pertama, menjadi buhul estapet dari pemimpin lama ke pemimpin berikutnya guna melanjutkan hal-hal positif yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya.

Kedua, untuk melahirkan pemimpin yang mampu melakukan akselarasi untuk pencapaian program pem­bangunan yang selama ini belum berjalan maksimal. Ketiga, mencari pemimpin yang dapat melakukan terobosan-terobasan baru bagi kemajuan daerah. Keempat, mencari pemimpin yang dekat dengan masyarakatnya sesuai dengan apa yang telah menjadi falsafah kepemimpinan di Ranah Minangkabau, bahwa pemimpin itu “didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”. Kelima, menjadi ajang untuk mencari pemimpin yang mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat, dan lain sebagainya.

Praktiknya sekarang, Pilkada Sumbar dan Pilkada Kota/Kabupaten di Ranah Minang sudah bergeser dan bahkan mengalami distorsi interpretasi. Kurang lebih, Pilkada di negeri kelahiran Bung Hatta, salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia  hanya menjadi ajang berkompetisi bagi orang-orang yang haus jabatan dan gila kekuasaan. Padahal sesungguhnya Sumbar dan 13 kota/kabupaten yang melaksanakan Pilkada 9 Desember 2015 nanti masya­rakatnya tidak butuh;  sosok yang haus jabatan dan kekuasaan, sosok yang haus penghargaan dan sosok yang gila popularitas yang ditandai dengan pemasangan baliho di mana-mana.

Berikutnya, masyarakat juga tidak butuh sosok yang gila pencitraan dan ambil muka kepada masyarakat dengan hadir di acara-acara apa saja sehingga meninggalkan tugas-tugas besar yang mesti diemban dan dilaksanakannya, sosok yang suka lepas tangan dengan persoalan masyarakatnya, sosok yang bergaya eksklusif dengan kelompok, partai dan semangat primodialisme yang sempit dan lain sebagainya.
Para tetua Sumbar, seperti  Azwar Anas, Emil Salim, Syafii Maarif, Hasan Basri Durin, Gamawan Fauzi, Syahrul Ujud dan lainnya sudah mesti turun gunung guna menjernihkan dan mencerdaskan masyarakat sebelum suksesi kepe­mimpinan di Sumbar digelar 9 Desember 2015. Berbagai pencitraan yang dilakukan para politisi atau calon kandidat kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada, sebagian di antaranya sudah mengarah kepada upaya-upaya pembodohan kepada masyarakat.

Ketika turun gunung, diharapkan para tetua Sumbar itu nantinya datang dengan  kelapangan hati, kebesaran jiwa dan terbebas dari kepentingan politik, kelompok dan golongan. Semua itu mesti mereka lakukan demi masa depan Sumbar yang lebih baik. Tentu saja para tetua Sumbar itu sangat sadar bahwa Sumbar sudah jauh tertinggal dari beberapa provinsi tetangga di Sumatera. Dalam hal perlambatan pembangunan Sumbar, tentu  tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena sangat banyak faktor penyebabnya.

Peran mulia itu sangat mungkin dilaksanakan oleh para tetua Sumbar, sebab semua tetua Sumbar tersebut sudah ‘purnawirawan’ dari ajang politik. Jika di antara mereka masih ingin bergelimang  dan tergoda dengan permainan kekuasaan, silakan berjelas-jelas. Sangat tidak diharapkan, tetua itu  menjadi sapu yang membawa rimah. Karena hasilnya akan kontraproduktif dengan semangat yang dipaparkan di atas.

Di samping Pilgub Sumbar, daerah Kabupaten/Kota di Sumbar yang akan menggelar Pilkada di 2015 adalah; Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Solok. Semoga saja Pilkada yang digelar nantinya tidak hanya sekedar ajang berkompetisi merebut kekuasaan menjadi kepala daerah, tapi juga menyentuh hal-hal subtansial yang dibutuhkan masyarakat dan masing-masing daerah.
harian haluan

Read More

ADU KUAT PETAHANA DAN KUDA HITAM

Tak terasa, duet kepemimpinan Gu­ber­nur dan Wakil Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno- Mus­lim Kasim (IP-MK), sudah tiba di penghujung senja. Tidak berapa lama lagi, kebersamaan dan sinergitas yang sama-sama telah mereka bangun dalam menakhodai Sumbar sejak 15 Agustus 2010 silam, sebentar lagi hampir dipastikan akan berubah menjadi duel maut menuju arena pertarungan panas Pilgub Sumbar 2015. Sembari menunggu kepas­tian soal penetapan perubahan UU pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang menurut ren­cana akan digolkan di paripurna DPR pada 17 Februari 2015, atau sehari sebelum penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2014-2015, namun ber­ba­gai fenomena dan dinamika yang berkembang jelang dihelat­nya alek gadang lima tahunan di Sumbar itu, rasanya kian me­narik untuk disimak dan diikuti. Karena, selain dua nama petahana (incumbent) IP-MK, sejumlah tokoh potensial lain­nya, baik yang berasal dari kalangan akademisi, politisi, professional, mantan atau kepa­la daerah dari kabupaten/ kota, pengusaha, birokrat, tua maupun muda, juga diprediski akan ikut ambil bagian dalam mera­mai­kan bursa kan­didat calon guber­nur/ wakil gubernur Sum­bar periode 2015-2020 men­datang. Tentunya, je­lang ‘genderang perang’ telah ditabuh dan para kontestan ma­suk ke dalam box start. Dari kalangan kepala daerah, sebut saja Bupati Solok Syamsu Rahim, Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue, Bupati Pasa­man Barat Baharuddin R, Wali­kota Padang Panjang Hendri Arnis dan Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit. Sementara dari kala­ngan politisi seperti anggota DPR RI Epyardi Asda (PPP), Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim (Gol­kar), anggota DPR RI/ mantan Walikota Padang Panjang Suir Syam (Gerindra), Ketua Demokrat Sum­bar/ mantan Walikota Payakumbuh Josrizal Zein, politisi PAN Asli Chaidir dan Taslim dan sederetan nama-nama lainnya, baik dari kala­ngan akademisi, professional dan birokrat. Duel maut..!! Dua rangkaian anak kata, yang sebenarnya sangat mena­rik untuk dikupas, terutama dalam menganalogikan betapa dahsyatnya peta persaingan antara dua petahana, yang oleh banyak pihak sama-sama disebut sebagai two major powers (dua simpul kekuatan utama) pada Pilgub Sumbar 2015 mendatang. Betapa tidak, keduanya tengah sama-sama berkuasa, punya modal dan punya kekuatan besar (basis massa/ suara) untuk saling berpacu. Tentu tanpa mengenyampingkan potensi dan kekuatan tokoh-tokoh lain yang juga akan maju. Jika benar keduanya masuk box start (sebagai petahana), dipastikan duel maut akan benar-benar menye­marakkan pesta demokrasi di Sum­bar pada 2015 ini. Betapa tidak, selain sebagai dua simpul kekuatan utama, keduanya tentu sama-sama memiliki elektabilitas yang tinggi. Apalagi sebelum menjabat Guber­nur/ Wakil Gubernur Sumbar, baik IP maupun MK, juga telah sama-sama memiliki rekam jejak dan pengalaman politik berbeda. IP misalnya, selain pernah ikut bertarung sebagai cagub Sumbar pada 2005 lalu, politisi PKS ini juga pernah mengecap posisi sebagai anggota DPR RI, sebelum akhirnya kembali mengikuti pertarungan di arena Pilgub Sumbar 2010 dan menang. Sementara MK, dengan bermodalkan kekuatan jaringan PKDP, plus rekam jejaknya selama dua periode memimpin Padang Pariaman, tentu akan menjadi tiket paling mahal untuk selanjutnya naik peringkat menjadi orang nomor satu. Kekuatan sang petahana sebagai two major powers, tentu tidak akan berarti apa-apa tanpa sosok tangguh sebagai juru kunci. Sosok yang tentunya akan mendampingi dalam persandingan menuju alek besar itu. Kembali mengurai nama-nama yang sudah disebut diatas, hampir seba­gian dari mereka, sepertinya me­mang telah dikondisikan dan diper­siapkan sebagai anak daro. Seti­daknya, rumor ini juga telah dipe­takan sejumlah pengamat dan kala­ngan politik menjadi kelompok-ke­lom­pok kekuatan yang dipastikan akan­ bertarung pada Pilgub men­datang. Bukan menjadi rahasia umum, jika sejak beberapa waktu bela­kangan, disebutkan bahwa simpul kekuatan yang kini di tangan IP, akan berpadu dengan kekuatan Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit/ Ketua Demokrat Sumbar, yang juga man­tan Wako Payakumbuh, Josrizal Zein. Sementara simpul kekuatan lainnya yang juga dimiliki MK, dikabarkan akan berkolaborasi dengan kekuatan kepala daerah, yakni Bupati Solok Syamsu Rahim/ Bupati Tanah Datar, M Shadiq Phasadigoe. Menyikapi dinamika politik yang kini tengah berkembang, Irwan Prayitno justru melihat kondisi tersebut sebagai atmosfer positif jelang dihelatnya Pilgub Sumbar 2015 mendatang. Terbaginya bebe­rapa poros kekuatan calon gubernur dan wakil gubernur aku Irwan, diyakini sebagai sebuah iklim mem­baiknya perjalanan demokrasi di Sumbar. “Bagus, berarti demo­krasi hidup di Sumbar,” katanya men­jelaskan, Rabu (14/1). Ketika disinggung terkait kesia­pannya dalam menghadapi poros yang mulai terbentuk, serta peluang dirinya maupun PKS, Irwan me­milih tak berkomentar banyak. PKS bersama dirinya hingga kini masih menunggu hasil akhir pembahasan di DPR terkait Perppu Pilkada No 1 tahun 2014 tentang Pilkada. Tokoh masyarakat Pesisir Sela­tan Budi Syukur beranggapan, Bu­pati Nasrul Abit pantas diper­hitung­kan karena keberhasilannya menyu­lap Pesisir Selatan menjadi daerah yang tak dilirik menjadi primadona wisata. “Lihat saja hari ini. Pessel, khususnya Painan sudah menjadi primadona baru pariwisata di Sum­bar. Itu kan salah satu buah dari kepemimpinan Nasrul Abit yang pantas jadi model di Sumbar. Saya yakini, tak banyak kepala daerah di Sumbar yang punya catatan baik menyulap daerah seperti yang di­kem­bangkan Nasrul Abit,”katanya. Menurut Ketua Organda Sum­bar itu, apa yang dikembangkan Nasrul Abit tadi sudah pantas untuk diboyong ke level yang lebih tinggi. Konsep-konsep pembangunan yang tersistem menjadi acuan dan model pemimpin di sebuah daerah. Sementara dari pantauan Ha­luan di lapangan, sejumlah ruang publik politik Sumbar juga semakin diramaikan dengan kemunculan baliho MK, SR, Shadiq yang hampir dipastikan sebagai satu paket pasa­ngan kandidat calon Gubernur Sumbar mendatang. Kemunculan Baliho dan spanduk  yang sudah tersebar di beberapa kabupaten/Kota di Sumbar ini, diperkirakan sebagai representasi atas komitmen bersama MK,SR, dan Shadiq menu­ju pertarungan Pilgub Sumbar. Dari informasi yang berke­m­bang, munculnya fenomena MK, SR dan Shadiq sudah sering terlihat turun bersama untuk menyapa ma­syarakat di sejumlah daerah di Sumbar, semakin memperkuat keya­kinan masyarakat jika satu poros kekuatan sudah terbentuk, meski secara resmi belum tertuang diatas kertas. “Dengan mengangkat jargon tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin, MK, SR dan Shadiq diperkirakan akan menjadi pesaing kuat bagi kandidat lainnya, terutama satu poros kekuatan dari kalangan petahana, yakni Irwan Prayitno,” ujar salah seorang pemuka adat Solok, Zul Muncak. Terlepas dari apapun partai politik atau gabungan parpol yang akan mengusung para petahana kelak, yang jelas dari kemunculan nama-nama tokoh yang berasal dari kalangan kepala daerah kabupaten/ kota itu, tentu akan menambah sengitnya pertarungan antar peta­hana,  pun terhadap seluruh kandidat yang akan bertarung nantinya. Se­tidak­nya, para calon telah me­miliki kekuatan basis dan dukungan suara di daerah masing-masing. Mewaspadai Kuda Hitam Selain dua nama sang petahana, kekuatan di luar kekuasaan saat ini, tentu tak bisa dianggap enteng, tak bisa dipandang sebelah mata. Meski kecenderungan politik kerap ‘me­me­nangkan’ incumbent di beberapa hajatan politik lokal, namun tak satu dua pula petahana yang harus ter­singkir, tumbang dan akhirnya dengan ikhlas menyerahkan estafet kepemimpinan mereka kepada pe­sai­ngnya, yang nota bene berstatus kuda hitam. “Ya, di atas kertas, dua petahana boleh bangga dengan kekuatan, pun kekuasaan yang kini tengah di tangannya. Namun selain akan sangat ditentukan oleh juru kunci (wakil), mereka juga harus jeli dan awas terhadap pergerakan kuda hitam, yang nota bene akan menjadi kekuatan di luar lingkar kekuasaan,” kata H. Nasrullah Nukman, salah seorang politisi senior Kota Padang Panjang. Dikatakan Nasrullah, sosok kuda hitam yang dimaksud, bisa saja berasal dari kolaborasi tokoh-tokoh besar yang datang dari kalangan politisi, praktisi, akademisi, pengu­saha, dan bahkan pecahan dari poros-poros kekuatan yang dipre­diski sudah terbentuk sebelumnya. Dengan hitung-hitungan modal dan kekuatan yang dimiliki, bukan tidak mungkin dua petahana akan diha­dapkan pada pertarungan sengit. “Untuk menghadapi perang besar melawan dua simpul kekuatan utama, saya yakin jika setiap kan­didat yang juga ingin berpartisipasi pada suksesi Pilgub Sumbar kali ini, sudah benar-benar mengukur lang­kah dan menghitung kekuatan. Hal ini, tentu untuk menghindari agar tidak hanya dicap sebagai pelengkap derita, atau sekedar parami-rami alek semata,” tandas Nasrullah, yang juga anggota DPRD Kota Padang Panjang ini. (h/yan/eni/ndi/mat)

harianhaluan

Read More

SYARAT JADI PPK, PPS DAN KPPS PILKADA

Keberadaan Panitia Adhoc, turut mendukung keberhasilan Pilkada Sumbar, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Panitia Adhoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Untuk PPK beranggotakan lima orang, PPS (3 orang) dan KPPS (7 orang ditambah 2 orang Linmas).

Syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS telah tertera pada pasal 18 dan 19 PKPU No 3 Tahun 2015. Secara lengkapnya adalah :

Pasal 18

1.     Warga negara Indonesia

2.     Berusia paling rendah 25 tahun

3.     Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

4.     Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil

5.     Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan.

6.     Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS

7.     Mampu secara jasmani dan rohani

8.     Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat

9.     Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

10.  Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP kabupaten/kota atau DKPP

11.  Belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 19

1.     Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi

a.      Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

b.     Fotokopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

c.      Surat pernyataan yang bersangkutan

1)     Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

2)     Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu lima tahun

3)     Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

4)     Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP kabupaten/kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan presiden

5)     Belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS

d.     Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat

Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, KPU/KIP kabupaten/kota memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud

Read More