Pilkada serentak tahap pertama tinggal menghitung bulan. Situasi politik masyarakat di sejumlah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten yang masuk dalam rombongan Pilkada serentak tahap satu sudah hangat. Begitu juga dengan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat dan sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat mulai terlihat ramai menjadi perbincangan di semua tingkatan sosial masyarakat.
Tidak lama lagi, tepatnya akhir tahun ini, jika tidak ada perubahan Provinsi Sumatera Barat dan sejumlah daerah kabupaten/kotanya akan menghelat Pilkada langsung untuk memilih orang nomor satu dan nomor dua yang akan duduk di provinsi dan beberapa kabupaten/kota.
Setiap sudut kota dan persimpangan jalan sudah ramai terpampang spanduk dan baliho besar para calon peserta Pilkada. Kantor-kantor sekretariat partai politik sudah mulai ramai dikunjungi oleh para pendaftar calon peserta Pilkada. Sangat menarik, para pendaftar berasal dari berbagai profesi dan termasuk para pejabat pemerintahan aktif, di antaranya: Anggota Legislatif, baik pusat maupun daerah, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dan pejabat lainnya yang masih aktif menjabat. Artinya berkas formulir pendaftaran bakal calon peserta Pilkada di sekretariat partai politik banyak dihiasai oleh nama-nama petahana. Ada yang maju kembali di Pilkada untuk posisi yang sama dengan yang saat ini mereka jabat, dan ada juga yang naik grade, artinya saat ini mereka berada di posisi nomor ‘dua’ atau wakil, kemudian mereka mendaftar untuk menjadi posisi nomor ‘satu’. Tentunya itu hak sebagai warga Negara Indonesia, dan dibenarkan oleh undang-undang.
Fenomena banyaknya para petahana kembali maju di Pilkada tingkat satu maupun tingkat dua, ini menjadi sebuah pesta Pilkada yang bagus dan menghidupkan iklim demokrasi yang baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah. Disamping itu, banyaknya peserta akan memberikan banyak pilihan bagi masyarakat. Namun, ada satu hal yang menarik untuk kita cermati. Kini masyarakat kita sudah cerdas untuk melihat dan memahami sepak terjang para petahana. Dimana, hampir genap 5 (lima) tahun periode kepemimpinan para petahana sebagai kepala ataupun wakil kepala daerah, belumlah banyak yang mereka perbuat untuk masyarakat. Tentunya tidak semua petahana, namun hampir sebagian besarnya.
Kita dapat melihat bagaimana masih banyaknya daerah-daerah di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat ini masih terisolir, tidak punya akses jalan yang memadai, tidak dialiri jaringan listrik, anak-anak ke sekolah masih harus menempuh jarak yang cukup jauh dan jumlah masyarakat miskin masih banyak. Semua kondisi ini hampir ada di semua daerah yang dipimpin oleh para petahana tersebut.
Sepertinya waktu 5 (lima) tahun, satu periode kepemimpinan seorang Kepala atau Wakil Kepala Daerah terlalu singkat untuk berbuat. Seolah-olah mereka tidak cukup memiliki kesempatan untuk membangun, memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang mereka pimpin. Sehingga mereka merasa memerlukan waktu yang lebih panjang lagi, 5 (lima) tahun periode berikutnya. Ini menimbulkan pertanyaan besar dalam masyarakat. Sanggupkah para petahana tersebut merealisasikan janji-janji yang pernah mereka suarakan di saat kampanye dahulu, atau Jangan-jangan mereka bukan orang yang tepat untuk diberikan tanggung jawab, mengemban dan membawa sebuah perubahan bagi kehidupan masyarakat.
Padahal, waktu lima tahun bagi seorang anak balita adalah cukup untuk menjadikan mereka dapat berlari kencang dan tumbuh serta ‘menyuap nasi sendiri’, tidak ‘jalan di tempat’. Pada zaman orde baru, ada Rencana Pembangunan Lima Tahun, artinya setiap lima tahun sudah ada perubahan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu di zaman orde baru, dimana petani hanya dapat memanen padi di sawahnya 2 (dua) kali setahun, kini petani sudah bisa melakukan panen padi 3 – 4 kali setahun, harusnya waktu lima tahun cukup panjang untuk membuat sebuah perubahan. Apalagi bila dikaitkan dengan urusan ekonomi dan ‘perut’, masyarakat tidak akan mampu menunggu walau hanya sekedar sehari, apalagi lima tahun. Masyarakat cukup cerdas menilai.
Dengan semakin cerdasnya masyarakat, maka pilihan politik masyarakat dalam Pilkada dapat terarah kepada calon-calon pemimpin yang benar-benar mampu memimpin. Mampu memberikan solusi perubahan, dan sanggup membawa gerbong kesejahteraan. Bukan memilih pemimpin yang hanya inginkan sekedar memperpanjang masa jabatan, entah dengan dalih melanjutkan program. Tentunya kita inginkan pemimpin, kepala daerah yang sungguh-sungguh peduli dan mau berbuat serta mampu merealisasikan program yang mereka janjikan pada saat kampanye.
Jangan salah pilih. Pilihlah yang benar mampu berbuat kebaikan bagi masyarakat, tentunya akan mampu melanjutkan. Lupakan yang tidak memberi perubahan bagi masyarakat, karena mereka tidak akan pernah sanggup menghadirkan kesejahteraan. Dengan begitu kita tidak mengorbankan waktu lagi untuk mendapatkan sebuah perubahan dan kemajuan. Jangan tunggu lima tahun lagi, kini saatnya, sekarang kita bisa. ***
SYAMSUL BAHRI (Pemerhati Sosial dan Praktisi Pengembangan Pendidikan Masyarakat)
0 komentar:
Posting Komentar